Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk tetap menggunakan standar penghitungan garis kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini diungkapkan oleh Bank Dunia dalam Lembar Fakta berjudul “The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia” yang dirilis pada 13 Juni 2025. Menurut Bank Dunia, data yang digunakan oleh BPS dinilai lebih sesuai untuk merancang program bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan bantuan lainnya. Sebelumnya, Bank Dunia telah menaikkan garis kemiskinan dunia dengan mempertimbangkan adopsi ukuran purchasing power parity (PPP) terbaru yakni 2021 PPP dari sebelumnya 2017 PPP, yang berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Bank Dunia memperbarui tiga lini garis kemiskinan setelah mengadopsi 2021 PPP, yaitu dari US$2,15 menjadi US$3,00 untuk garis kemiskinan internasional, dan dari US$3,65 menjadi US$4,20 untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah. Sedangkan untuk negara berpendapatan menengah ke atas, seperti Indonesia, garis kemiskinan dinaikkan dari US$6,85 2017 PPP menjadi US$8,30 2021 PPP. Dengan penyesuaian tersebut, Bank Dunia mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia yang masuk kategori negara berpendapatan tinggi mencapai 68.3% dari total jumlah penduduk pada 2024.
Bank Dunia mempertahankan bahwa definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda untuk tujuan yang berbeda, di mana garis kemiskinan nasional ditetapkan oleh pemerintah untuk menerapkan kebijakan di tingkat nasional. Sementara standar garis kemiskinan global yang dibuat oleh Bank Dunia bertujuan untuk membandingkan negara dengan standar global dan memantau kemajuan pengurangan kemiskinan secara global. Dengan demikian, perbedaan antara garis kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS mencerminkan perbedaan tujuan dan konteks penggunaan data.
