Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, telah mengumumkan bahwa digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari program GovTech akan di uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, pada bulan September mendatang. Jika pilot project ini sukses, maka digitalisasi bansos baru akan diluncurkan secara nasional pada tahun 2026.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran. Melalui pendataan ulang dan identifikasi yang lebih akurat dengan bantuan GovTech, diharapkan kesalahan dalam penyaluran bansos dan transfer cash akan diminimalkan. Pendataan ulang dengan teknologi seperti face recognition atau biometric akan membantu mengidentifikasi penerima bansos dengan lebih akurat.
Dalam uji coba ini, akurasi dalam penargetan bansos akan ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi DTSEN dan data lain seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan aset. Melalui portal khusus, masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bansos dapat mendaftar dan mengetahui hasil pengajuannya secara transparan. Langkah ini diharapkan juga dapat mendorong daerah lain untuk mengadopsi model transformasi digital yang serupa, terutama terkait dengan program perlindungan sosial.
Menyusul pengumuman tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut bahwa bansos digital memiliki potensi untuk menghemat anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun. Dengan sistem digital, penyaluran bansos dapat menjadi lebih akurat, transparan, dan akuntabel, sehingga uang negara benar-benar dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Skema bansos digital ini akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos melalui portal digital, menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Proses pendaftaran juga dapat dilakukan melalui Pendamping PKH bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke ponsel. Saat pendaftaran, sistem akan melakukan verifikasi otomatis untuk menentukan status penerima bansos.
Uji coba ini di Banyuwangi diharapkan dapat menjadi pondasi untuk penyempurnaan kebijakan bansos digital sebelum diperluas secara nasional. Dengan integrasi data yang lebih baik dan proses otomatisasi, diharapkan penyaluran bansos dapat menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
