Militer Rusia telah melakukan simulasi serangan nuklir dalam sebuah latihan yang diawasi oleh Presiden Vladimir Putin, beberapa jam setelah majelis tinggi parlemen memutuskan untuk membatalkan ratifikasi larangan uji coba nuklir global yang dilakukan negara tersebut.
RUU untuk mengakhiri ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif, yang disetujui di majelis rendah pekan lalu, kini akan dikirim ke Putin untuk persetujuan akhir. Putin mengatakan bahwa pencabutan ratifikasi Rusia pada 2000 akan “mencerminkan” sikap AS, yang menandatangani namun tidak meratifikasi larangan uji coba nuklir tersebut.
Televisi pemerintah menunjukkan Putin mengarahkan latihan tersebut melalui panggilan video dengan para pejabat tinggi militer.
Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan tujuan latihan ini adalah untuk melatih “menangani serangan nuklir besar-besaran dengan kekuatan ofensif strategis sebagai respons terhadap serangan nuklir musuh”.
Meskipun latihan serupa diadakan setiap musim gugur, komentar tajam Shoigu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat terkait pertempuran di Ukraina.
Perjanjian larangan uji coba, yang diadopsi pada 1996, melarang semua ledakan nuklir di manapun di dunia, namun perjanjian tersebut tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya. Perjanjian tersebut belum diratifikasi oleh China, India, Pakistan, Korea Utara, Israel, Iran, dan Mesir.
Ada kekhawatiran yang meluas bahwa Rusia akan melanjutkan uji coba nuklirnya untuk mencoba mencegah negara-negara Barat terus memberikan dukungan militer kepada Ukraina. Banyak pihak yang bersikap agresif di Rusia mendukung dimulainya kembali uji coba tersebut.
Putin mencatat bahwa meskipun beberapa ahli berpendapat perlunya melakukan uji coba nuklir, dia belum memberikan pendapat mengenai masalah ini.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan awal bulan ini bahwa Moskow akan terus menghormati larangan tersebut dan hanya akan melanjutkan uji coba nuklir jika Washington melakukannya terlebih dahulu.
Ryabkov mengatakan pada Rabu bahwa Kementerian Luar Negeri Rusia telah menerima proposal AS untuk melanjutkan dialog mengenai masalah stabilitas strategis dan pengendalian senjata, namun mencatat bahwa Moskow tidak menganggap hal itu mungkin dilakukan dalam lingkungan politik saat ini.
