Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengungkapkan skenario terburuk yang mengancam global, termasuk Indonesia, akibat perubahan iklim. Yaitu, krisis pangan, juga akan bisa memicu terjadinya krisis ekonomi dan politik.
Perubahan iklim yang terjadi di dunia, imbuhnya, memiliki dampak serius bagi perekonomian seluruh negara, termasuk Indonesia. Jika terus dibiarkan, kata Dwikorita, organisasi pangan dan pertanian dunia, Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi, ancaman bencana kelaparan yang mengintai dunia bisa terjadi pada tahun 2050.
Bencana itu, katanya, tak peduli negara maju atau negara berkembang. Karena itu, Dwikorita mengimbau seluruh negara termasuk Indonesia mengubah gaya hidup yang mengandalkan energi fosil menjadi energi ramah lingkungan.
“Jika budaya ini tidak diubah, maka prediksi pertengahan abad ini dunia akan mengalami masalah ketahanan pangan akan benar-benar terjadi. Untuk ASEAN–juga Indonesia, dapat dikategorikan sebagai wilayah rentan terhadap ketahanan pangan dan masuk ke dalam level di luar moderat,” katanya dalam keterangan di situs resmi, dikutip Senin (20/11/2023).
“Indikasi terburuknya, jika terjadi krisis pangan maka dapat dipastikan akan terjadi krisis ekonomi dan politik di dalam negeri. Inilah fakta yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Dwikorita.
Dia pun mengutip data badan meteorologi dunia, World Meteorological Organization (WMO) yang mencatat tahun 2023 menjadi tahun penuh rekor temperatur.
“Kondisi ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana heatwave (gelombang panas) terjadi banyak tempat secara bersamaan. Bulan Juni hingga Agustus merupakan tiga bulan terpanas sepanjang sejarah dan bulan Juli 2023 menjadi bulan paling panas. Ini menjadikan tahun 2023 berpeluang menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan iklim, mengalahkan tahun 2016 dan tahun 2022,” paparnya.
“Situasi ini dampak perubahan iklim yang juga memberi tekanan tambahan pada sumber daya air yang sudah langka dan menghasilkan apa yang dikenal dengan water hotspot. Dan meningkatkan kerentanan stok pangan dunia,” jelasnya.
Untuk itu, Dwikorita memperingatkan, semua pihak bekerja sama dan bergotong royong melakukan aksi mitigasi. Mulai dari hemat listrik, air, pengelolaan sampah, pengurangan energi fosil dan menggantinya dengan kendaraan listrik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, juga restorasi mangrove.
“Implementasi strategi mitigasi dan adaptasi harus digencarkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Apalagi, suhu udara permukaan di Indonesia diproyeksikan akan terus naik di masa yang akan datang,” ungkap Dwikorita.
Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah sedang menyusun Instruksi Presiden (Inpres) kebijakan Indonesia agar rencana pembangunan jangka panjang Indonesia emas berkorelasi dengan kebijakan ketahanan iklim dan bencana.
Selain itu, imbuh dia, BMKG mendorong para ahli ekonomi dan insinyur yang mendesain infrastruktur mengacu pada pemodelan numerik untuk memvalidasinya dengan perkembangan iklim dan dampaknya. Yang berdasarkan pada hasil observasi, data satelit, dan pengamatan di lapangan.
“Karena bahkan bagi kami, para ahli iklim, tren ini tidak dapat diprediksi. Sangat tajam, tidak dapat diprediksi. Jadi tolong pertimbangkan hal itu,” pungkas Dwikorita.
