Ketegangan perbatasan antara Kamboja dan Thailand kembali memanas setelah pembicaraan bilateral tidak membuahkan hasil dan terjadi bentrokan bersenjata yang berujung pada kematian seorang prajurit. Kamboja kemudian memutuskan untuk mengambil langkah hukum internasional dengan menggugat Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag. Hal ini terungkap setelah Kamboja secara resmi mengajukan permintaan kepada ICJ untuk menyelesaikan sengketa perbatasan yang berlangsung sepanjang 820 km, namun tanpa titik terang.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyampaikan bahwa pihaknya memilih penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional melalui ICJ untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan Thailand. Insiden terbaru terjadi pada 28 Mei dan menyebabkan kematian seorang tentara Kamboja dalam bentrokan singkat di wilayah yang menjadi sengketa kedua negara. Konflik tersebut membuat empat titik perbatasan masih rentan terhadap eskalasi.
Kamboja telah mengusulkan agar Thailand bersedia membawa kasus ini ke ICJ bersama-sama, namun akan tetap melanjutkan proses hukum sendiri jika Thailand menolak. Sementara itu, Thailand belum memberikan tanggapan resmi terhadap gugatan tersebut. Bangkok sebelumnya menyatakan tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam kasus ini dan lebih memilih penyelesaian melalui jalur bilateral.
Pembicaraan terakhir antara kedua negara tidak membuahkan hasil konkret, meskipun janji untuk meredakan ketegangan telah disampaikan. Thailand menyebut akan melanjutkan diskusi dan implementasi bersama, serta menjadi tuan rumah pembicaraan berikutnya pada bulan September. Kamboja sendiri telah mengumumkan langkah-langkah tegas sebagai protes terhadap sikap Thailand, termasuk menghentikan pembelian listrik, internet, dan produk dari Thailand serta menghentikan penayangan film Thailand di stasiun televisi lokal.
Kamboja memiliki sejarah dengan ICJ setelah sebelumnya menang dalam sengketa kuil Preah Vihear pada 1962. Negara ini juga pernah meminta klarifikasi wilayah sekitar pada tahun 2013. Langkah Kamboja untuk membawa sengketa perbatasan ini ke tingkat internasional menandakan upaya resolusi damai melalui mekanisme hukum untuk menyelesaikan ketegangan antara negara tersebut.
