Indonesia Harus Mewujudkan Kemandirian Antariksa dengan Mata di Masa Depan
Semakin berkembangnya inovasi teknologi global, tantangan privatisasi dan persaingan geopolitik antariksa semakin meningkat, membuat Indonesia harus merumuskan strategi nasional yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada kepentingan jangka panjang dalam pembangunan dan kemandirian antariksa. Diskusi publik tentang “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyoroti kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di era tantangan abad ke-21. Peserta diskusi berasal dari berbagai sektor seperti parlemen, kementerian dan lembaga, militer, asosiasi profesi, akademisi, dan media nasional.
Dalam pembukaan diskusi tersebut di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP Universitas Indonesia, menegaskan pentingnya peran RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dalam memperkuat kemandirian antariksa Indonesia. Di sisi lain, Prof. Thomas Djamaluddin dari BRIN dan Kepala LAPAN periode 2014-2021, menyoroti bahwa penguasaan teknologi antariksa sangat krusial untuk kedaulatan dan daya saing Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia perlu bertransformasi dari pengguna menjadi produsen aktif dalam ekosistem space economy.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menekankan bahwa ruang antariksa sekarang menjadi domain strategis yang sama pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara. Indonesia tidak bisa lagi bersikap pasif di tengah meningkatnya rivalitas global dan militerisasi orbit. Untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dan melompat ke strategi yang lebih maju, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu diperluas dan diperkuat.
Kemandirian antariksa bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal pembiayaan, kelembagaan, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Investasi dalam R&D serta kerja sama internasional dalam mengembangkan teknologi antariksa sangat diperlukan. Indonesia harus memperkuat ekosistem antariksa nasional mulai dari manufaktur, peluncuran satelit, hingga data analytics untuk mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia.
Pentingnya peran politik dan kesadaran publik terhadap pentingnya antariksa juga perlu diperhatikan. DPR RI dalam hal ini, telah mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) untuk memperkuat kedaulatan vertikal dan tata kelola antariksa yang adaptif. Kekuatan politik dan dukungan publik merupakan faktor penting dalam memajukan bidang antariksa Indonesia.
Kesimpulannya, Indonesia harus segera membangun strategi terpadu dalam menghadapi persaingan antariksa global. Tanpa komitmen kuat dan tindakan nyata dari pemerintah, Indonesia berisiko tertinggal dalam ekonomi antariksa global. Itulah mengapa, kemandirian antariksa menjadi kunci utama bagi kedaulatan dan daya saing global Indonesia.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
