Pemerintahan Presiden Prabowo telah mengalokasikan dana sebesar Rp402,4 Triliun dalam RAPBN 2026 untuk memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk untuk subsidi dan kompensasi. Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mewujudkan transisi energi dan target 100% pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam 10 tahun ke depan. Anggota Komisi XII DPR RI, Edy Soeparno, mengakui pentingnya alokasi anggaran yang besar dalam sektor ketahanan energi untuk mendukung inisiatif sektor energi, termasuk subsidi, kompensasi, dan pengembangan infrastruktur energi seperti listrik desa untuk 10.800 desa yang belum teraliri listrik. Dalam kondisi fiskal yang ketat, perlu pengaturan kebijakan yang tepat terkait ketahanan energi untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap harga komoditas minyak mentah mengingat Indonesia masih mengimpor migas. Bagaimana pandangan DPR RI terhadap anggaran ketahanan energi ini? Untuk informasi lebih lanjut, simak dialog antara Shinta Zahara dan Anggota Komisi XII DPR RI, Edy Soeparno dalam acara Squawk Box di CNBC Indonesia.
Prabowo Siapkan Rp402 Triliun Untuk Ketahanan Energi: Urgensi dan Dampaknya
