Prabowo Subianto Djojohadikusumo akan dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang digelar di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada 20 Oktober 2024. Sebelum pelantikan nanti, Prabowo sebagai presiden terpilih telah hadir mewakili Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam berbagai agenda pemerintah. Baru-baru ini, Prabowo mewakili Jokowi dalam peresmian Peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 serta Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Nasional Capaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di The St. Regis Hotel Jakarta pada 18 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menekankan pentingnya percepatan pembangunan bagi masa depan bangsa.
Prabowo optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan berani menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Dia menekankan pentingnya efisiensi, pengelolaan yang baik, kebijakan yang masuk akal, serta mitigasi terhadap kebocoran dan penyelewengan. Prabowo menyadari bahwa kekayaan dan potensi Indonesia sangat besar, namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kemajuan negara.
Sebagai pemerintahan yang akan datang, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih memiliki 8 misi Asta Cita, salah satunya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam konteks migas, program-program kerja terkait antara lain adalah mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, serta memperbaiki skema insentif untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.
Tantangan yang dihadapi hulu migas Indonesia saat ini adalah dalam realisasi produksi minyak bumi dan salur gas bumi. Meskipun terdapat proyeksi penerimaan negara dan investasi yang besar, namun realisasi produksi masih di bawah target yang ditetapkan. Gangguan seperti banjir dan keterlambatan kegiatan drilling menjadi faktor yang mempengaruhi produksi migas Indonesia.
Selain itu, revisi UU Migas menjadi hal yang penting untuk diselesaikan guna memberikan kepastian hukum bagi investor. Pembahasan revisi ini juga mewacanakan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas untuk meningkatkan cadangan dan produksi migas. Sinergi antar kementerian dan lembaga terkait juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan hulu migas di masa mendatang.
Diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran beserta DPR RI periode 2024-2029 dapat menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut dengan baik, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% dan program-program kerja terkait dengan hulu migas dapat tercapai.
