Setiap tahun, pemerintah, pengusaha, dan buruh selalu berkumpul untuk menetapkan besaran kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Namun, setiap tahun selalu terjadi perbedaan pendapat antara buruh dan pengusaha mengenai kenaikan upah ini.
Tidak jarang, kelompok buruh melakukan protes dengan unjuk rasa di jalan dan ancaman mogok, yang tidak hanya mengganggu produktivitas tetapi juga ketertiban umum. Padahal sebenarnya sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 yang mengatur formula kenaikan upah buruh. Lalu, apa solusi yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terkait kisruh kenaikan upah buruh ini?
Lebih lengkapnya, tonton Safrina Nasution bersama Co-Captain TimNas AMIN Tom Lembong, Erwin Aksa Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Haryadi Sukamdani Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Mirah Sumirat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Bob Azzam Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO di Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (06/12/2023).
