Ekonom senior INDEF Faisal Basri menuduh sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menggunakan politik gentong babi (pork barrel politics) untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Tuduhan itu disampaikan Faisal saat menjadi ahli yang dihadirkan Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4/2024). Dalam kesempatan tersebut, Faisal menyampaikan paparannya yang berjudul “Bansos Menjelang Pemilu 2024 Sangat Ugal-Ugalan untuk Memenangkan Prabowo-Gibran.”
Faisal menjelaskan tentang politik gentong babi atau pork barrel politics. Menurutnya, teori ini berkembang di Amerika Serikat (AS), namun ada perbedaan konteks di Indonesia. Di AS, politik gentong babi umumnya dilakukan oleh anggota DPR yang ingin terpilih kembali dengan memasukkan proyek-proyek besar agar terpilih lagi. Namun, di Indonesia, politik ini dilakukan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, terutama menjelang pemilu.
Faisal menilai bahwa pemerintah telah membuat aturan agar tidak ada bansos dua-tiga bulan sebelum pemilihan kepala daerah, namun tidak ada pembatasan bansos saat pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa bansos di Indonesia bersifat politis.
Selain itu, Faisal juga menyoroti mobilisasi pejabat hingga ke level bawah oleh beberapa menteri, seperti Airlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia, yang menggunakan bansos untuk kepentingan politik. Menurut Faisal, hal ini membahayakan masa depan Indonesia karena mengarah pada politik yang tidak berkelanjutan.
Faisal juga mempertanyakan perpanjangan bansos El Nino yang dilakukan atas permintaan Airlangga, padahal kondisi El Nino sudah mereda. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menciptakan panggung politik baru agar bansos terlihat efektif.
Dengan demikian, Faisal menekankan bahwa politik gentong babi dalam bentuk bansos menjelang pemilu dapat membahayakan demokrasi dan mengancam eksistensi bangsa Indonesia.
