Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin membeberkan situasi terkini pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) alias kendaraan listrik (EV) di tanah air. Hal itu dibeberkan Rachmat dalam konferensi pers virtual Kemenko Marves bertajuk “Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas 2045” pada Jumat (22/12/2023). Dalam paparannya, Rachmat mengatakan, apabila Indonesia ingin memiliki produk domestik bruto (PDB) yang tinggi, maka harus menjadi negara industri. Industri yang mulai dibangun sekarang berkaitan dengan mineral kritis, terutama nikel. “Tapi kita tentunya tidak bisa berhenti di situ saja, kita harus selalu melanjutkan dan memilih kira-kira industri apalagi yang ingin dikembangkan di Indonesia,” ujar Rachmat.
Salah satu industri yang saat ini sudah ada dan maju berkembang di Indonesia adalah industri otomotif. Menurut Rachmat, industri otomotif berkontribusi 4% terhadap PDB, mempekerjakan 1,5 juta orang, dan sisi positif lainnya. “Jadi ini industri kritis,” kata Rachmat. Sayangnya, menurut dia, industri otomotif tanah air masih sangat bergantung kepada industri otomotif berbasis mesin pembakaran. Sementara itu pada saat yang sama, ada perubahan iklim yang menjadi tren eksistensial dan sudah menjadi komitmen internasional untuk mengurangi emisi. “Dan sektor transportasi ini juga mungkin menjadi penyumbang emisi terbesar setelah sektor energi. Pembangkit listrik, kemudian transportasi. Jadi ini top two,” ujarnya.
Oleh karena itu, mantan Direktur Utama Bukalapak itu mengatakan, Indonesia perlu membangun ekosistem KBLBB. Dari sisi industri, ada korelasi dengan program lain misalnya hilirisasi mineral kritis (nikel). “Kemudian tentunya butuh listrik, kita bisa pakai listrik hijau. Kemudian supply chain-nya selain baterai atau nikel. Di situ juga dibutuhkan aluminium, timah, tembaga, dan sebagainya,” kata Rachmat.
Menurut dia, pangsa pasar kendaraan bermotor di Indonesia termasuk yang terbesar di Asia Tenggara, terutama untuk penjualan domestik. Untuk penjualan, setiap tahun terjual 1 juta unit, sedangkan motor antara 5 juta hingga 7 juta unit. “Ada 129 juta motor dan 23 juta mobil. Ini adalah pasar yang sangat menarik luar biasa dan pak presiden juga sudah menyampaikan ada proyek yaitu kira-kira populasi dibutuhkan 10% populasi di 2030, itu hitungannya 13 juta motor dan 2 juta mobil di Indonesia,” ujar Rachmat.
“Saat ini kita mungkin masih di level puluhan ribu, jadi masih cukup panjang perjalanan kita, tapi pertumbuhannya sudah sangat menjanjikan,” lanjutnya.
Eks Direktur Keuangan dan Perencanaan Bank Bukopin itu menjelaskan, pemerintah hanya punya waktu tujuh tahun lagi. Pemerintah pun telah memberikan dorongan di mana ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dibutuhkan pilihan-pilihan kendaraan yang andal, mumpuni, dan baik dari sisi kinerja dan sebagainya. Kedua, harga kendaraan juga perlu terjangkau bagi masyarakat. Ketiga, sistem infrastruktur yang juga lengkap dan mumpuni.
Oleh karena itu, menurut Rachmat, pemerintah telah melakukan beberapa program. Pertama, transisi kendaraan bermotor di mana banyak pabrikan yang TKDN-nya 40%. Sekarang sudah ada 17 pabrikan, dengan jumlah produk 30-an.
“Jadi motor ini sudah cukup banyak bahkan terakhir kita lihat pabrikan yang nomor satu di Indonesia, yaitu Honda, sudah punya produk ini. Tentunya ini kabar baik,” kata Racmat. Kemudian untuk mobil, sudah ada dua pabrikan yang mampu memproduksi mobil dengan TKDN 40%, yaitu pabrikan asal China dan Korea Selatan.
“Ini yang saat ini sedang kita dorong karena produknya baru dua yang TKDN-nya 40%. Mudah-mudahan tahun ini ada beberapa lagi masuk tahun depan kita yakin lebih banyak lagi,” ujar Rachmat.
Oleh karena itu, menurut alumni Stanford Graduate School of Business itu, pemerintah sudah menerbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 79 Nomor 2023 yang merupakan revisi dari Perpres 55/2019. Prinsip dari beleid itu adalah mendorong terbangunnya industri manufaktur KBLBB, terutama roda empat, di Indonesia. Caranya adalah memberikan insentif kepada pabrikan-pabrikan yang ingin membangun fasilitas produksi di Indonesia. Insentifnya berupa kuota ekspor dan pembebasan biaya masuk serta PPnBM kepada produk-produk yang pabrikan ekspor sampai dengan tahun 2025.
“Tapi tentunya dengan syarat, jika mereka melakukan impor sampai 2025, syaratnya adalah pertama mereka harus berkomitmen membangun kapasitas produksi dan jumlah produksinya sampai tahun 2027 itu paling sedikit sama dengan jumlah kendaraan yang mereka impor. Jadi itu syarat utama,” kata Rachmat.
“Dan yang mereka produksi harus memenuhi standar TKDN sesuai roadmap industri kita, yaitu 40% sampai dengan 2026 dan 60% sampai 202,” lanjutnya. Kedua, untuk memastikan keseriusan, pabrikan harus memberikan komitmen dan jaminan. Sehingga, menurut Rachmat, tidak memenuhi komitmen tersebut, maka akan pabrikan dikenakan sanksi sebesar proporsional komitmen yang tidak terpenuhi.
“Jadi misalnya mereka impor 1.000 sampai 2025, maka mereka harus produksi 1.000 juga sampai 2027. Jika mereka produksinya cuma 500 misalnya, maka 500 yang tersisa mereka harus mengembalikan insentif yang telah mereka terima,” kata Rachmat. Lebih lanjut, pria asal Makassar itu menjelaskan kunjungannya ke China beberapa waktu lalu. Di sana, Rachmat menemui beberapa prinsipal dan sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi dalam membangun kapasitas produksi itu membutuhkan waktu. Kemudian sambil menjalankan pengembangan kapasitas produksi itu, pabrikan butuh untuk membangun pasar.
“Salah satu mitra kita yang kita temui di Tiongkok bulan Mei, mereka bahkan mempercepat produksinya selama sebesar satu tahun. Jadi mereka bilang akan impor dulu terus produksi di Desember 2024 tapi ternyata di Desember 2023 mereka sudah TKDN di atas 40%,” ujar Rachmat. “Jadi rupanya dengan effort kita tawaran pemerintah itu disambut baik oleh pabrikan-pabrikan. Tentunya kita berharap selain dari China kita juga mendapatkan banyak inquiry dari berbagai negara-negara.”
