Pemerintah menetapkan hari ini, 30 November, sebagai batas waktu terakhir bagi seluruh kepala daerah menetapkan dan mengumumkan upah minimum kota/ kabupaten (UMK) tahun 2024. Hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 mengenai Pengupahan.
Namun hingga saat ini, belum ada daerah yang menetapkan dan mengumumkan UMK untuk tahun 2024. Di saat bersamaan, massa buruh dari berbagai serikat dan kelompok hari ini menggelar aksi demo serentak di berbagai lokasi se-Indonesia.
“Belum ada (UMK 2024 yang diumumkan). Kalau rekomendasi dewan pengupahan sudah keluar, tapi belum diketok gubernur,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNBC Indonesia, Kamis (30/11/2023).
“Average rekomendasi Dewan Pengupahan berdasarkan formulasi PP No 51/2023 yang nilainya jauh di bawah rekomendasi Bupati dan Wali Kota,” tambahnya.
Karena itu, ujar Ristadi, kemungkinan UMK tahun 2024 bakal hanya naik 0-3%, jika mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan tersebut.
Untuk menyampaikan aspirasi, lanjutnya, KSPN kini tengah bersiap untuk memutuskan apakah akan melanjutkan mogok nasional atau tidak.
“Kami sedang mapping kesiapannya,” ujarnya.
“Tuntutan KSPN adalah menolak formulasi PP No 51/2023,” tukas Ristadi.
Berikut rekomendasi kenaikan UMK 2024 yang terpantau sampai saat ini:
Banten (UMP 2024 naik 6,4% menjadi Rp2.661.280)
– Pemkot Cilegon usul kenaikan 8,73%
– Apindo Kota Tangerang usul kenaikan 0,2% sementara buruh tuntut kenaikan 19%
– Buruh di Kabupaten Lebak sebelumnya menggelar aksi demo tuntut kenaikan 28%
Jawa Barat (UMP 2024 naik 3,57% menjadi Rp2.057.495)
– Pemkab Bogor usul kenaikan 14%
– Pemkab Cianjur usul kenaikan 14%
– Pemkab Subang usul kenaikan 12,33%
– Pemkot Bekasi usul kenaikan 14,02%
– Pemkab Karawang usul kenaikan 12%
– Pemkab Bekasi usul kenaikan 13,99%
– Pemkab Majalengka usul kenaikan 14,81%
– Pemkab Purwakarta usul kenaikan 12%
– Pemkab Sukabumi usul kenaikan 7,47%
– Pemkot Sukabumi usul kenaikan 3,15%
– Pemkot Cimahi usul kenaikan 15%
– Pemkab Bandung Barat usul kenaikan 14,85%
– Pemkab Sumedang usul kenaikan 12,88%
– Pemkab Indramayu usul kenaikan 3,21% dan 15,02%
– Pemkab Cirebon usul kenaikan 3,58% dan 9,3%
– Pemkab Kuningan usul 3,4%
– Pemkab Tasikmalaya usul kenaikan 11,62%
– Pemkab Garut usul kenaikan 16,23%
– Pemkot Banjar usul kenaikan 3,61%
Jawa Tengah (UMP 2024 naik 8,01% menjadi Rp1.958.169)
– Pemkab Boyolali usul kenaikan 4,3%
– Pemkot Solo usul kenaikan 4,36%
Jawa Timur (UMP 2024 naik 7,8% menjadi Rp2.040.244)
– Pemkab Lamongan usul kenaikan 4,68% (versi PP 51/2023) dan kenaikan 6,79% (usul serikat pekerja)
– Dewan Pengupahan Kota Mojokerto usul kenaikan 15,8%
– Dewan Pengupahan Kabupaten Bangkalan usul kenaikan 5%
Bali (UMP 2024 naik 7,81% menjadi Rp2.713.672)
– Pemkab Jembrana usul kenaikan 0,89%
– Pemkab Buleleng usul kenaikan 0,93%
Sulawesi Selatan (UMP 2024 naik 6,96% menjadi Rp3.385.145)
– Dewan Pengupahan Kota Makassar usul kenaikan 3,41%.
Mogok Nasional
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, aksi awalan mogok nasional sudah dimulai di sejumlah lokasi hari ini.
“Aksi buruh di kawasan industri EJIP, MM 2100, Delta Silicon Cikarang, daerah industri lainnya juga berlangsung,” kata Said Iqbal.
“Aksi mogok nasioanl awalan akan melakukan stop produksi sehingga melumpuhkan 100 titik di kabupaten/kota industri. Dengan 2 tuntutan yakni Revisi UMP DKI dari 3,6% mendekati 15% dan berlakukan UMK sesuai dengan rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota sebesar 10-14,2%,” tukasnya.
Brikut rencana konsentrasi aksi demo buruh hari ini menurut catatan KSPI:
1. Kawasan Industri Cikarang Kabupaten Bekasi, diikuti 500 ribu orang buruh
2. Provinsi Jawa Timur di Kantor Gubernur, diikuti 100 ribu orang buruh
3. Bandung Raya di Leuwi Gajah dan Cimareme, diikuti lebih dari 150 ribu orang buruh
4. DKI Jakarta di Kawasan Industri Pulo Gadung dan Balaikota, diikuti lebih dari 50 ribu orang buruh
5. Di Banten dipusatkan di Kantor Gubernur Banten, diikuti lebih dari 100 ribu orang buruh
6. Dan kota-kota besar lainnya juga akan melakukan aksi, seperti Semarang, Medan, Makassar, Batam, Banjarmasin, dan lain-lain.
