Gelombang demonstrasi belakangan ini menimbulkan dampak besar di panggung politik Indonesia. Beberapa partai politik telah mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dianggap telah melakukan pernyataan atau tindakan yang mengganggu rakyat. Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa partai politik telah mengambil langkah konkret dengan mencabut keanggotaan, mengurangi tunjangan, dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR yang bersalah.
Daftar lima anggota DPR yang dinonaktifkan antara lain Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar. Tindakan tegas ini diambil sebagai upaya untuk meredakan keresahan publik dan memperkuat komitmen wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin, asalkan disampaikan secara damai sesuai dengan undang-undang dan instrumen internasional yang berlaku.
Langkah-langkah yang diambil oleh beberapa partai politik ini diharapkan dapat memperkuat etika politik dan meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Menonaktifkan anggota DPR yang dinilai menyakiti perasaan rakyat merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk membangun hubungan yang lebih baik antara wakil rakyat dan publik. Langkah-langkah ini menjadi momentum penting dalam membangun kepatuhan dan etika politik yang lebih baik di Indonesia.
