Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran pembantu strategisnya lewat pelantikan sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. Momen ini menandai pengisian posisi penting di lingkaran istana dan lembaga pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan koordinasi kebijakan, komunikasi publik, hingga pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2025, yang mengatur pengangkatan sekaligus pemberhentian pejabat sebelumnya. Dalam prosesi itu, Prabowo memimpin langsung pengucapan sumpah jabatan, menegaskan bahwa setiap pejabat yang masuk ke struktur baru harus memegang etika, tanggung jawab, dan komitmen kerja yang kuat.
Nama-nama yang Dilantik
Sejumlah posisi yang diisi dalam pelantikan kali ini mencakup Kepala Staf Kepresidenan, Kepala LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Penasihat Khusus Presiden untuk bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sekaligus Reformasi Kepolisian.
Adapun pejabat yang resmi dilantik adalah M. Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Nanik Sudaryati Deyang dan Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Jenderal Polisi (HOR) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden, serta Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP.
Posisi Strategis di Tengah Agenda Pemerintah
Pengisian jabatan-jabatan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari penataan ulang mesin kerja pemerintah di level yang paling dekat dengan presiden. Kepala Staf Kepresidenan memegang peran penting dalam membantu koordinasi agenda istana, sementara Badan Komunikasi Pemerintah menjadi salah satu ujung tombak penyampaian kebijakan ke publik.
Di sisi lain, LKPP berperan dalam memastikan kebijakan pengadaan berjalan lebih tertib, transparan, dan efektif. Sementara itu, Badan Gizi Nasional dan posisi penasihat khusus di bidang keamanan serta reformasi kepolisian menunjukkan bahwa pemerintah juga menaruh perhatian pada isu layanan dasar, stabilitas, dan pembenahan institusi.
Harapan pada Pejabat Baru
Dengan susunan baru ini, pemerintah berharap para pejabat yang dilantik dapat segera bekerja dan menerjemahkan arahan presiden ke dalam kebijakan yang terasa manfaatnya bagi masyarakat. Di tengah dinamika politik dan kebutuhan pembangunan yang terus berjalan, efektivitas kerja para pejabat tersebut akan menjadi sorotan sejak awal masa tugas mereka.
Source link
