Di tengah meningkatnya tensi geopolitik di luar angkasa, Indonesia dinilai harus segera merumuskan strategi antariksa nasional yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, namun juga menjamin kepentingan jangka panjang negara. Hal ini merupakan fokus diskusi dalam acara “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP Universitas Indonesia, pada hari Selasa (27/5).
Diskusi dihadiri oleh tokoh-tokoh dari parlemen, kementerian/lembaga, militer, akademisi, hingga media, dan diawali dengan pembukaan oleh Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto. Beliau menekankan pentingnya pembahasan isu antariksa dalam strategi nasional menghadapi tantangan global.
Prof. Thomas Djamaluddin dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai pembicara utama, menegaskan bahwa penguasaan teknologi luar angkasa merupakan syarat mutlak untuk kedaulatan dan daya saing nasional. Menurutnya, Indonesia harus segera mengatasi tantangan dalam tata kelola, pembiayaan, dan arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke BRIN.
Mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, memperingatkan bahwa ruang antariksa kini menjadi medan strategis setara dengan darat, laut, dan udara. Ia menyoroti implikasi langsung dari militerisasi orbit terhadap kedaulatan dan pertahanan negara.
Dari sektor sipil, Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia, menekankan perlunya mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dalam hal akses data dan peluncuran satelit. Ia mendorong pembangunan ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh serta pengembangan konstelasi satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO) untuk mendukung ekonomi dan layanan publik.
Dukungan politik juga menjadi fokus utama. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, menekankan bahwa sektor antariksa merupakan indikator penting dalam kekuatan geopolitik dan ekonomi global. Meski demikian, DPR mendukung percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (RUU PRUN) sebagai dasar hukum penguatan antariksa nasional.
Dari sisi perencanaan pembangunan, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Bappenas, Yusuf Suryanto, menegaskan perlunya kerangka pembiayaan yang kuat dan konsistensi lintas sektor agar antariksa bisa menjadi bagian dari strategi nasional yang terintegrasi. Yusuf menekankan pentingnya kerjasama, koordinasi pembangunan, dan keberpihakan fiskal yang nyata.
Kesimpulan dari diskusi tersebut adalah bahwa Indonesia harus memperkuat Kemandirian Antariksa dengan strategi nasional yang komprehensif demi menjaga kedaulatan dan daya saingnya di era ekonomi antariksa yang semakin kompetitif.
Sumber: Kemandirian Antariksa Indonesia Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional: Strategi Menghadapi Rivalitas Global Di Era Ekonomi Antariksa
Sumber: Menggapai Bintang Dengan Strategi Bumi: Urgensi Kebijakan Antariksa Nasional Indonesia
