Membangun Masa Depan Cerah dengan Kemandirian Antariksa
Di tengah persaingan global yang makin ditentukan oleh teknologi tinggi, ruang antariksa tak lagi bisa dipandang sebagai urusan jauh di atas bumi. Dari satelit, komunikasi, navigasi, hingga pertahanan, semua terhubung langsung dengan kepentingan nasional. Karena itu, dorongan agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain kembali mengemuka dalam diskusi publik bertema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global”.
Forum yang digelar Center for International Relations Studies (CIReS) bersama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia itu berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, pada Selasa (27/5). Sejumlah tokoh dari akademisi, pemerintah, militer, hingga media hadir untuk membahas satu pertanyaan besar: bagaimana Indonesia bisa berdiri sebagai pemain, bukan sekadar pengguna, dalam ekonomi antariksa.
Antariksa bukan lagi isu masa depan
Dekan FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Sumiarto, membuka acara dengan menekankan bahwa kemandirian antariksa hanya mungkin dicapai jika ada kerja sama lintas sektor yang serius. Pesan itu menjadi benang merah sepanjang diskusi, yang dipandu oleh Vahd Nabyl Achmad Mulachela, S.IP., M.A., Plt. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral di Kementerian Luar Negeri RI.
Paparan utama disampaikan Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN sekaligus Kepala LAPAN periode 2014–2021. Ia menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa berkaitan langsung dengan kedaulatan dan daya saing negara. Menurutnya, Indonesia tidak bisa selamanya berada di posisi konsumen dalam ekosistem ekonomi antariksa.
“Menghadapi tatanan ekonomi global yang semakin bergantung pada teknologi Antariksa, Indonesia harus berubah dari pengguna menjadi produsen dalam ekosistem ekonomi Antariksa,” ujarnya.
Koordinasi dan regulasi jadi titik lemah
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim mengingatkan bahwa ruang antariksa adalah domain strategis yang memerlukan perhatian serius. Ia menilai koordinasi antarlembaga masih menjadi pekerjaan rumah besar dan mendorong revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional agar arah kebijakan lebih terintegrasi.
“Koordinasi lintas sektor melalui revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global,” katanya.
Dari sisi kebijakan dan industri, Anggarini S., M.B.A. dari Asosiasi Antariksa Indonesia menyoroti ketergantungan Indonesia pada teknologi dan peluncuran satelit dari luar negeri. Ia menyebut kondisi itu sebagai hambatan nyata yang harus dipecahkan jika Indonesia ingin membangun ekosistem antariksa yang utuh.
“Kemandirian Antariksa adalah hal penting bagi ketahanan nasional. Kami perlu membangun ekosistem Antariksa secara menyeluruh dan mengejar alih teknologi melalui kemitraan internasional,” ujarnya.
Dari politik anggaran sampai kesadaran publik
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menegaskan bahwa penguasaan antariksa juga merupakan penanda kekuatan geopolitik. Ia menilai kebutuhan terbesar Indonesia bukan hanya pada wacana, tetapi pada dukungan kebijakan yang nyata, termasuk melalui RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional.
“Untuk memperkuat kedaulatan dan kapasitas teknologi kita, RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional merupakan langkah yang penting. Investasi dalam penelitian dan pengembangan juga menjadi kunci untuk kemajuan sektor ini,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas. Ia menekankan bahwa kemandirian antariksa tidak cukup hanya dengan semangat, melainkan harus ditopang kerangka pembiayaan yang kuat serta strategi lintas sektor yang konsisten.
“Kolaborasi lintas aktor dengan dukungan fiskal yang kuat sangat penting untuk memastikan Indonesia tetap dalam persaingan ekonomi Antariksa global,” paparnya.
Di sisi lain, mahasiswa dan pengamat turut mengkritik lambannya kemajuan sektor antariksa di Indonesia. Nia, mahasiswa Universitas Pertahanan, menilai dukungan politik terhadap sektor ini masih belum memadai. Dave Laksono juga mengingatkan bahwa kesadaran publik perlu terus dibangun agar isu antariksa tidak berhenti di ruang seminar.
“Political will yang kuat sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan sektor Antariksa di Indonesia,” tambahnya.
Sumber: Strategi Indonesia Menuju Kemandirian Antariksa Lewat RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Sumber: Mengukur Langkah Strategis Indonesia Menuju Kemandirian Antariksa Di Era Kompetisi Global
