Profil Sushila Karki, Perdana Menteri Nepal: Dipilih Melalui Discord

Gelombang protes besar di Nepal telah menciptakan sejarah baru di negara tersebut. Para demonstran muda yang anti-korupsi menggunakan platform Discord untuk melakukan pemungutan suara kilat guna menentukan perdana menteri interim. Hasilnya, Sushila Karki yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal terpilih sebagai perdana menteri perempuan pertama di Nepal. Karki akan memimpin pemerintahan sementara setelah kabinet KP Sharma Oli jatuh akibat unjuk rasa berdarah terkait korupsi dan nepotisme.

Nepal dijadwalkan akan menggelar pemilu pada 5 Maret 2026 untuk menentukan perdana menteri definitif. Hingga saat itu, Sushila Karki akan menjabat sebagai pemimpin interim. Pelantikannya dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan nepotisme di Nepal, dengan dukungan besar dari generasi muda yang menunjukkan dorongan kuat untuk reformasi politik.

Dikenal sebagai sosok hakim yang berani dan tegas dalam menangani isu terorisme serta korupsi, Sushila Karki mendapat dukungan dari kelompok anak muda, terutama generasi Z. Komunitas “We Nepali Group” memberikan dukungan yang besar terhadapnya setelah ribuan pemuda turun ke jalan untuk menuntut perubahan dan kebebasan digital. Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 5.000 anggota, mayoritas suara menunjukkan dukungan yang bulat terhadap Karki sebagai pemimpin baru.

Sebagai seorang hakim yang kariernya tidak asing di panggung hukum Nepal, Sushila Karki sebelumnya menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2016, menjadi wanita pertama yang menduduki posisi tersebut. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah menjatuhkan vonis kepada Jay Prakash Gupta, Menteri Teknologi Informasi saat itu, pada tahun 2012, yang menjadi kasus pertama di Nepal di mana seorang menteri aktif dipenjara karena korupsi.

Tidak jarang keputusan-keputusannya menimbulkan ketegangan dengan pihak eksekutif. Pada tahun 2017, koalisi parlemen pernah mengajukan mosi pemakzulan terhadapnya karena dianggap terlalu ikut campur terutama dalam perselisihan terkait pengangkatan Kepala Polisi. Karki memiliki latar belakang akademik yang kuat, dimulai dari karier hukumnya sebagai advokat di Biratnagar pada tahun 1979. Gelarnya dalam ilmu politik ia raih dari Banaras Hindu University (BHU), Varanasi pada tahun 1975, di mana ia tidak hanya mendalami aspek akademik tetapi juga aktif dalam kegiatan budaya.

Source link