Sebuah rencana yang kontroversial untuk membangun “Gaza Riviera” sebagai serangkaian kota megah berteknologi tinggi kembali mencuat di media. Washington Post membocorkan prospektus rencana tersebut, yang mencakup pemindahan paksa seluruh penduduk Gaza dan pengawasan wilayah tersebut oleh Amerika Serikat selama satu dekade. Rencana tersebut dikenal dengan nama Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust (GREAT) yang dikembangkan oleh sejumlah individu Israel yang juga terlibat dalam Gaza Humanitarian Foundation dengan dukungan dari AS dan Israel, serta konsultasi keuangan dari Boston Consulting Group.
Proposal tersebut menyarankan relokasi sementara lebih dari 2 juta warga Gaza ke tempat lain selama proses rekonstruksi, dengan pilihan untuk pindah secara sukarela ke negara lain atau zona aman. Mereka yang memiliki tanah akan diberikan token digital sebagai kompensasi untuk membangun kembali properti mereka. Rencana ini bertujuan untuk mengubah Gaza menjadi kota pelabuhan yang modern dengan kota-kota megah berteknologi tinggi yang dilengkapi kecerdasan buatan yang mencerminkan kebijakan Donald Trump sebelumnya untuk membangun kembali wilayah tersebut.
Namun, rencana ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Trial International, Philip Grant, yang menyebutnya sebagai cetak biru untuk deportasi massal yang disamarkan sebagai pembangunan. Grant juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam rencana ini bisa menghadapi konsekuensi hukum dalam waktu yang panjang. Sejumlah kelompok hak asasi manusia juga telah memperingatkan bahwa kontraktor swasta yang terlibat dalam proyek ini berisiko melanggar hukum internasional, termasuk kejahatan perang dan terhadap kemanusiaan.
Meskipun tidak ada tanggapan resmi dari AS terkait rencana ini, prospek pengawasan dan pemindahan populasi Gaza oleh negara asing tetap menjadi bahan perdebatan yang hangat di tengah ketegangan yang terus berlanjut di wilayah tersebut.
