Prabowo, Bahlil & Zulhas Ungkap Kondisi Terkini Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat tertutup dengan sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor. Rapat yang berlangsung selama 4 jam tersebut dihadiri oleh beberapa menteri, Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendiskusikan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

Selain itu, dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR dan DPR – DPD RI, Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia telah menguasai jutaan hektar lahan sawit yang melanggar hukum setelah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi kekayaan alam Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Prabowo juga menyuarakan ketegasannya terhadap praktik tambang ilegal di Indonesia. Ada sekitar 1.063 tambang ilegal di Tanah Air yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun. Presiden memperingatkan para petinggi militer, kepolisian, dan politisi untuk tidak mendukung kegiatan pertambangan ilegal.

Di dekat Jakarta dan wilayah Ibu Kota Nusantara, praktik tambang ilegal juga terjadi. Kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal ini mencapai miliaran rupiah. Meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan, pelaku di balik tambang ilegal ini diduga merupakan perusahaan dalam negeri. Rilke Jeffri Huwae dari Ditjen Gakkum ESDM mengungkapkan bahwa penindakan dilakukan tanpa melihat skala tambang, namun berdasarkan dampak yang ditimbulkan.

Di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, kegiatan pertambangan batubara ilegal juga merugikan negara hingga Rp 5,7 triliun. Tiga orang tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, sementara upaya penegakan hukum terus dilakukan oleh pihak berwenang. Penyidikan dilakukan bersama oleh beberapa instansi terkait untuk menindak tegas kegiatan ilegal tersebut.

Source link