Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia telah selesai dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sebagai bagian dari proses demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin di setiap provinsi. Para calon kepala daerah yang berhasil meraih kemenangan dalam Pilkada 2024 telah memiliki hasil suara sah yang ditetapkan oleh KPU pada Kamis (9/1). Sebanyak 21 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur telah resmi ditetapkan untuk memimpin di 21 provinsi di Indonesia tanpa sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Meskipun terdapat beberapa perkara sengketa terkait hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercatat dalam data Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), proses pemilihan di 21 provinsi yang lain berjalan lancar tanpa sengketa yang berujung ke MK. Hal ini memastikan hasil pemilihan segera ditetapkan dan pasangan terpilih dapat memulai masa jabatan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Proses penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 21 nama pasangan yang telah ditetapkan oleh KPU dilakukan melalui sejumlah tahap. Salah satunya adalah agenda pemeriksaan pendahuluan sidang PHP di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung dari tanggal 8 Januari hingga 16 Januari. Selain itu, ada tahapan lain seperti penetapan pasangan terpilih pada daerah tanpa sengketa MK pada tanggal 9 Januari serta agenda pelantikan Gubenur dan Wakil Gubernur terpilih pada tanggal 7 Februari, jika tidak terjadi perubahan.
Dari 21 provinsi yang telah ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU antara lain Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Semua proses ini merupakan bagian dari tahapan demokrasi yang dilaksanakan secara teratur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
