DAILYPANGANDARAN – Saat ini, koalisi politik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Pangandaran semakin hangat menjelang pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati.
Beberapa partai politik (parpol) telah memberikan rekomendasi kepada pasangan calon. Dari 7 parpol yang memiliki kursi, saat ini terbagi menjadi dua koalisi.
Koalisi pertama PDI-PAN mengusung Citra Pritiyami dengan Ino Darsono. Sedangkan koalisi kedua terdiri dari PKB, PKS, dan Gerindra yang mengusung Ujang Endin Indrawan dengan Dadang Solihat (Okta).
Meskipun kedua pasangan tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari parpol, namun deklarasi mereka masih belum dilakukan menjelang H-3 pendaftaran.
Sementara itu, dua parpol yang memiliki kursi di Pangandaran, yaitu Golkar dan PPP, belum menentukan sikap. Golkar memiliki 5 kursi dan PPP memiliki 2 kursi.
KPU Pangandaran akan membuka pendaftaran Bacabup-Bacawabup pada 27 hingga 29 Agustus 2024.
Dari dua kandidat calon yang sudah mendapatkan rekomendasi, pasangan Citra-Ino diusung oleh dua parpol yang memiliki 20 kursi DPRD. Sedangkan pasangan Ujang-Dadang memiliki 13 kursi DPRD.
Dua Pasangan Cabup-Cawabup Belum Deklarasi
Sekjen DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Riki Zulfikri, mengatakan bahwa partai belum memutuskan koalisi secara resmi. “Belum, masing-masing calon masih memiliki kegiatan,” kata Riki pada Sabtu (24/8/2024).
PDI Perjuangan secara resmi memberikan rekomendasi kepada Citra-Ino yang diumumkan oleh Sekjen PDI, Hasto, pada Rabu (22/8/). Keduanya akan diusung oleh PDI Perjuangan dan PAN.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, juga membenarkan bahwa Ujang Endin Indrawan akan berpasangan dengan Dadang Solihat pada Pilkada ini.
Menurut Otang, Ujang Endin dan Dadang Solihat sudah menerima surat keputusan B1.KWK dari Gerindra. “Penyerahan B1.KWK dari Gerindra sudah diterima oleh keduanya,” ucapnya.
Otang juga menjelaskan bahwa PAN telah memberikan rekomendasi kepada Ino Darsono yang akan dipasangkan dengan Citra Pitriyami. “PKS juga tetap bersama kita,” ujar Otang.
Terkait Golkar, Otang menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan apakah akan bergabung atau memanfaatkan hasil putusan MK. “Jika mengikuti putusan MK, mereka bisa mengajukan satu paket,” katanya.
