Jakarta, CNBC Indonesia – Situasi di Myanmar terus memanas. Pasukan pemberontak terus berusaha untuk menekan kekuatan junta militer yang melakukan kudeta pada tahun 2021. Myawaddy, sebuah pos perdagangan penting antara Myanmar dan Thailand, berhasil direbut oleh pasukan pemberontak dari junta yang berkuasa pekan lalu. Di pinggiran kota tersebut terlihat kerusakan parah pada beberapa bangunan dan banyak lubang peluru.
Pemberontak yang bertempur melawan pasukan junta di Myawaddy mengatakan bahwa militer mengalami demoralisasi dan tidak ingin mempertahankan posisinya. “Kami berhasil merebut tiga pangkalan dan menguasai wilayah tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian, mereka melarikan diri,” ujar komandan unit pemberontak, Saw Kaw, seperti dilaporkan oleh Reuters, Sabtu (20/4/2024).
Dalam pertempuran untuk merebut Myawaddy, pasukan pimpinan milisi etnis Karen, KNU, mengepung kota tersebut dan mendorong pemerintahan junta setempat menuju kehancuran sebelum mengambil alih. Saat ini, sekitar 200 tentara junta masih terjebak di dekat jembatan antara Myawaddy dan Thailand, mereka dapat memilih untuk menyerah kepada Thailand atau KNU.
Jatuhnya Myawaddy berarti dua penyeberangan perbatasan darat terpenting di Myanmar berada di tangan pemberontak. Pada tahun lalu, pemberontak mengklaim kendali atas Muse, yang berada dekat dengan perbatasan China. Data PBB mencatat bahwa keberhasilan pemberontak telah memutus kekuasaan junta yang kekurangan uang di hampir seluruh perbatasan darat utama negara itu, dengan ekonomi yang merosot dan tingkat kemiskinan meningkat dua kali lipat sejak tahun 2017.
Institut Strategi dan Kebijakan-Myanmar (ISP), lembaga pemikir yang berbasis di Thailand, menyatakan bahwa junta telah kehilangan 60% pendapatan bea cukai berbasis darat setelah jatuhnya Myawaddy. Analis keamanan yang berbasis di Bangkok, Anthony Davis, memperkirakan bahwa junta akan berusaha merebut kembali Myawaddy dalam beberapa minggu mendatang untuk menghentikan akses perlawanan ke jalur perdagangan vital.
Thailand, sebagai negara tetangga, mulai berpikir ulang tentang pendiriannya terhadap konflik tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Sihask Phuangketkeow, menyatakan bahwa pejabat keamanan Thailand telah berkomunikasi dengan KNU dan kelompok lainnya. Bangkok juga terbuka untuk dialog lebih lanjut, terutama dalam hal kemanusiaan.
