Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam beberapa tahun terakhir, hal-hal berbau Korea, mulai dari budaya pop hingga makanan dan minuman masih ramai digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Fenomena ini disebut Hallyu atau Korean Wave.
Khusus untuk produk makanan dan minuman impor dari Negeri Ginseng, perusahaan Korea Selatan (Korsel) kini wajib mengikuti proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan Indonesia yang ingin seluruh produk di RI terjamin kehalalannya.
Prime Word CNBC Indonesia berhasil mewawancarai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Korea (KOCHAM) Lee Kang Hyun terkait hal ini. Bukan hanya soal produk halal, ia juga berbicara bagaimana investor Korsel tertarik dengan ibu kota negara (IKN) baru Nusantara, hingga industri kendaraan listrik (EV) di Indonesia.
Berikut perbincangannya dengan Frida Lidwina.
T: Tahun depan Pemerintah Indonesia akan mulai memberlakukan sertifikasi produk halal bagi produk-produk dari Korea Selatan yang akan masuk ke pasar Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda?
J: Sertifikasi produk halal itu sangat penting, bukan hanya untuk Korea Selatan, tetapi juga negara lain yang mengimpor produk makanan, minuman, atau kosmetik. Di Indonesia saat ini sedang booming produk makanan-minuman hingga kosmetik dari Korea. Namun produksi produk-produk tersebut di pabrik Korea tidak dipisahkan apakah ini halal atau tidak. Memang sebagian besar perusahaan-perusahaan Korea tidak memisahkan hal tersebut. Namun di Indonesia ada peraturan yang baru dan pasar Indonesia sangat penting dan sangat besar ekspor-ekspor bagi Korea, maka dari itu Korea sedang mempersiapkan untuk mendapat sertifikasi halal. Setahu saya dari Korea sendiri memang sedang mempersiapkan hal ini dan mereka sangat mengerti, menghargai kebijakan dari Indonesia ini.
T: Apakah nantinya sebuah produk yang awalnya diproduksi bersama dengan bahan-bahan non-halal akan memiliki production line tersendiri?
J: Iya. Ini akan dilakukan dan sudah siap tahun depan, sehingga mereka dapat sertifikasi halal dari Pemerintah Indonesia. Namun badan di Korea yang dapat memberikan sertifkat halal itu masih belum jelas, jadi mungkin ini masih perlu diperhatikan lagi.
T: Masyarakat Indonesia paling gemar produk makanan-minuman dan kosmetik dari Korea. Kedua sektor ini paling penting untuk mendapatkan sertifikat halal. Mungkin bisa dijelaskan seberapa besar permintaan atau kebutuhan produk-produk ini bagi masyarakat Indonesia?
J: Iya, pasti, dan mereka (perusahaan-perusahaan di Korea) sedang mempersiapkan untuk tahun depan. Untuk jumlah, ini makin lama makin banyak ya, setiap tahun meningkat. Setahu saya, makanan Korea juga tidak hanya booming di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga di daerah-daerah kota kecil pun mau mencoba makanan Korea. Hal yang sama juga berlaku bagi kosmetik asal Korea. Misalnya masker kecantikan, di satu daerah saja bisa terjual 200 ribu unit. Jadi memang pasar (Indonesia) ini sangat besar. Oleh karena itu, mau tidak mau, peraturan (terkait halal) itu harus diikuti (perusahaan Korea).
T: Apakah peraturan sertifikasi halal nantinya akan menurunkan nilai ekspor dari Korea Selatan ke Indonesia?
J: Kemungkinan bisa terjadi. Tapi para eksporter ini harus bisa menjadi masa depan mereka sendiri kan. Setahu saya pengumuman (sertifikasi halal) sudah dari dua tahun lalu, dan mereka (perusahaan di Korea) sedang mempersiapkan hal tersebut. Mudah-mudahan ini tidak menurunkan (nilai ekspor) dan sebagai eksporter, mereka harusnya menyadari dan mengikuti peraturan di negara yang dituju. Pasti mereka mengikuti lah ya.
T: Apakah ada studi atau kajian yang menunjukkan terkait hal ini?
J: Sudah beberapa kali dilakukan kedua negara. Sudah pernah dilaksanakan, jadi memang sudah ada persiapannya.
T: Untuk hasil research, berapa persen nilai ekspor dari Korea ke Indonesia yang akan turun karena sertifikasi halal ini? Sudahkan diperhitungkan ke depannya?
J: Saya belum ada datanya, tetapi waktu pelaksanaan pertama kali pasti turun (nilai ekspornya). Tapi mereka sedang mempersiapkan hal itu, jadi makin lama makin sesuai dengan rencana mereka.
T: Terkait masalah negosiasi, apakah ada sedikit pelonggaran atau kemudahan-kemudahan tertentu yang dilakukan?
J: Itu bukan hanya perkara halal saja. Sebenarnya di Indonesia juga mengenai impor barang ada yang sangat khawatir karena produk lokal juga bisa sampai mati kan. Dari perdagangan pemerintahan, khususnya departemen perdagangan, mereka memang membuat peraturan kementerian juga, termasuk masalah TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan segala macam kebijakan dari pemerintah sendiri. Tapi belakangan ini, dari kementerian perdagangan, mereka mau lebih mengawasi 9 barang produk penting yang mau masuk ke Indonesia. Jadi mungkin dari awal mereka cek barangnya seperti apa. Hal ini mungkin dilakukan untuk menjaga barang lokal yang sudah ada. Tapi itu harusnya dilihat pemerintah, bukan hanya menjaga barang impor saja, tetapi juga kalau ada barang penyeludupan harusnya ditolak atau jangan diterima. Tapi kalau sesuai dengan ketentuan peraturan, barang yang masuk harus diterima atau dikasih peluang.
T: Beralih ke electric vehicle atau EV. Produk EV dari Korea cukup digemari Indonesia. Bagaimana Korea Selatan melihat ekosistem EV di Indonesia saat ini?
J: Hyundai motor sudah membangun pabrik di Cikarang dan sudah mulai memproduksi EV dari Indonesia sendiri. Pasti sesuai dengan produk EV di sini, dari hulu ke hilir packagenya pasti pasti masuk di Indonesia. Sekarang LG Solution dengan Hyundai sudah membangun pabrik satu lagi battery cell. Hyundai sendiri sedang membangunkan battery pack, battery cell, dan lainnya. Produksi dari hulu ke hilir semuanya dari Korea datang ke Indonesia, sudah mulai dilakukan.
T: Seberapa besar market Indonesia untuk EV Korea?
J: Intinya membesarkan market size EV di Indonesia, meski perusahaan-perusahaan Korea juga sudah memutuskan investasi di Indonesia. Jadi pangsa pasarnya harusnya memang harus diperluas dengan cepat. Salah satu halangan yang masih berlangsung saat ini adalah EV harganya mahal. Kalau harga bahan bakunya, seperti nikel, dapat diturunkan di Indonesia, kemungkinan harga EV ke depannya dapat disesuaikan dan turun (sehingga tidak menjadi mahal). Untuk memperluas penggunaan EV, mungkin pemerintah Indonesia bisa turun tangan dengan menggunaan kendaraan listrik dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk menggunakan EV ke depannya.
T: Kalau dari segi infrastruktur EV di Indonesia, apa saja yang masih harus diperhatikan untuk peralihan dari kendaraan konvensional ke listrik?
J: Setahu saya pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai kebijakan untuk menarik minat masyarakat dalam penggunaan kendaraan listrik. Setahu saya Indonesia sudah berada di jalur untuk menjadi negara dengan EV terbesar di antara negara-negara ASEAN. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar, yang bisa menjadi kekuatan bentuk ekosistem EV. Indonesia sudah siap, tetapi mungkin pemerintah perlu mempersiakan berbagai kebijakan lain agar membentuk ekosistem terbaik bagi industri EV ini.
T: Contoh kebijakan apa yang harus diperhatikan oleh Pemerintah RI?
J: Salah satunya adalah membangun sistem charging baterai kendaraan listrik di kawasan apartemen atau gedung-gedung baru yang harus memiliki 2-5 tempat pengisian kendaraan listrik. Selain itu kerja sama dengan PLN dan Jasa Marga agar orang-orang dengan EV dapat bolak-balik keluar kota dengan nyaman dengan tersebarnya charging port di berbagai lokasi. Selain itu pemerintah Indonesia harus menjaga industri yang sudah berinvestasi di RI, jadi masalah TKDN atau kebijakan-kebijakan yang melancarkan bisa terus berlanjut agar negara-negara lain dapat melihat dan berminat berinvestasi di Indonesia.
[Artikel Selanjutnya]
[Jepang Siap Buang Limbah Fukushima, Warga Korsel Was-was]
(sef/sef)
