Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Dradjad Hari Wibowo mengatakan dari sisi fiskal kunci adalah reformasi pendapatan negara dan perpajakan. Namun, dia juga menyebutkan bahwa pajak untuk mengejar yang sudah ada akan kontraproduktif bagi perekonomian.
“Saya secara pribadi tidak setuju dengan kenaikan PPN 12% karena risikonya tinggi, buktinya kelas menengah kita sudah mulai anjlok, bisa dibayangkan jika 12%,” ungkap Dradjad dalam acara UOB Economic Outlook 2025 dikutip Kamis (26/9/2024).
Oleh karena itu, jika tidak ada reformasi perpajakan untuk mengejar GAP yang ada, berat untuk membiayai program. Pasalnya deregulasi dan debirokritisasi butuh waktu untuk sampai berdampak.
“Jadi mau tidak mau Kementerian Penerimaan Negara atau Badan Penerimaan Negara, atau apapun namanya nanti yang akan dibangun. Mau tidak mau harus mengejar dari dua sumber, yang quick win adalah sumber-sumber adhoc itu ada antep dan uncollected revenues,” rinci Dradjad.
Menurutnya hal ini harus dikejar, termasuk juga pendekatan sistemik, yaitu digitalisasi. Dradjad mengatakan hal tersebut mau tidak mau harus dilakukan, bahkan di beberapa daerah sudah mulai melakukannya, seperti DKI dan Bali, bahkan Manado.
Ia pun mempertanyakan mengapa PPN belum terdigitalisasi. Kenapa restitusi harus face to face.
“Hal itu harus dikurangi. PPN sekarang 11%, namun realisasinya hanya 4%, gap ada 6% yang selalu disalahkan dengan adanya PPNDTP, letaknya kemana? Artinya pendekatan sistemik harus dilakukan,” tegas Dradjad.
Di sisi lain, Dradjad juga menjelaskan bahwa pendekatan sistemik sulit dilakukan karena sistem IT yang buruk, bahkan kalah jauh dari bank OUB Indonesia. Menurutnya selalu terjadi pergantian pejabat setiap kali ada pergantian pejabat.
Untuk diketahui, sekitar 37,58% atau sekitar Rp 1.350 triliun anggaran belanja dalam APBN 2025 akan digunakan pemerintah Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membayar utang-utang dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Total anggaran belanja negara yang direncanakan pemerintah saat ini dan telah disepakati bersama DPR sebesar Rp 3.621,3 triliun, sedangkan Rp 1.353,2 triliun untuk membayar utang dalam bentuk cicilan pokok sebesar Rp 800,3 triliun, dan bunga sebesar Rp 552,9 triliun.
Cicilan pokok tersebut terdiri dari pembayaran utang berupa Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 705,5 triliun, dan non SBN Rp 94,8 triliun. Sedangkan, untuk bunga terdiri dari utang dalam negeri sebesar Rp 497,6 triliun, dan utang luar negeri sebesar Rp 55,2 triliun.
