Politisi senior Malaysia, yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dua kali, Mahathir Mohamad, saat ini terlibat dalam skandal korupsi. Skandal ini terkait dengan dana talangan yang kontroversial yang diberikan negara kepada para pengusaha pada masa pemerintahan Mahathir pada tahun 1998.
Menurut laporan Channel News Asia (CNA), badan anti korupsi Malaysia (MACC) mengatakan bahwa kasus tersebut melibatkan pengambilalihan kontroversial senilai 836 juta ringgit (sekitar Rp 2,7 triliun) oleh perusahaan BUMN Malaysia, Petronas, atas aset perusahaan pelayaran yang berutang yang dikendalikan oleh putra tertua Mahathir, Mirzan Mahathir, pada bulan Maret 1998.
Penyelidikan terhadap dana talangan Petronas terhadap Konsorsium Perkapalan Bhd, perusahaan pelayaran yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Mirzan, dapat menimbulkan masalah bagi Mahathir karena Petronas melapor langsung kepada Mahathir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Semua keputusan akuisisi, investasi, dan divestasi Petronas harus mendapat persetujuan dari Perdana Menteri dan direksi perusahaan.
Pejabat MACC menyatakan bahwa mereka sedang mencoba menentukan peran yang dimainkan oleh Mahathir dalam transaksi tersebut. Para pejabat tinggi Petronas pada saat itu juga akan diwawancarai dalam beberapa hari mendatang sebagai bagian dari investigasi.
Selain kasus ini, Mahathir juga terlibat dalam skandal bailout untuk penyuntikan dana ke Malaysia Airlines (MAS) serta dua perusahaan lainnya, Central Limit Order Book (CLOB), dan Multi-Purpose Holdings Bhd (MPHB).
Investigasi MACC terhadap dua perusahaan terkait dengan pengusaha Singapura, Akbar Khan, juga terkait dengan penyelidikan urusan Daim, Mantan Menteri Keuangan. Beberapa pejabat dan keluarga besar Mahathir telah terlibat dalam kasus-kasus ini.
Meskipun telah ada dakwaan terhadap beberapa pihak, proses hukum ini diprediksi akan berlangsung lama dan rumit. Sementara itu, kampanye anti-korupsi yang sedang berlangsung telah memicu perdebatan publik dan membuka friksi antara Mahathir dan PM saat ini, Anwar Ibrahim, yang dulunya adalah wakil PM Mahathir.
Mahathir sendiri telah menyalahkan Anwar dan keluarganya secara politik dalam beberapa postingan terbaru di media sosial, serta menyebut penyelidikan MACC sebagai tidak ideal. Namun, beberapa pihak menyatakan bahwa proses hukum ini akan berjalan terus dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
