Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini Kamis (21/9/2023) meninjau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi dan beberapa mentor… Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah proyek besar di Indonesia pernah dibatalkan akibat pergantian presiden. Kali ini muncul kekhawatiran yang sama pada Ibu Kota Nusantara (IKN), salah satu proyek nesar milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). IKN saat ini menjadi salah satu topik yang paling sering disinggung selama masa kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Selama masa kampanye, kepastian masa depan calon ibu kota negara itu “goyang” habis-habisan. Adapun, indikasi batalnya mega proyek ini muncul dari calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan. Dalam kampanyenya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah berkali-kali mengkritik proyek pemindahan ibu kota tersebut. Jika terpilih, Anies berjanji akan mengkaji ulang kelanjutan proyek IKN. Ia mengatakan, anggaran yang dimiliki negara sedikit dan lebih baik dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang,” kata Anies dalam sebuah acara diskusi di Bandung dikutip dari detikcom pada akhir pekan lalu. Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, peristiwa dibatalkannya proyek yang digagas kepala negara pernah beberapa kali terjadi ketika tampuk kepemimpinan nasional berganti. Berikut daftar sejumlah proyek yang dibatalkan akibat pergantian presiden: Proyek Ibu Kota Jonggol Presiden Soeharto sempat berencana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke kawasan Jonggol, Jawa Barat. Dalam persiapan sebagai ibu kota, Jonggol hendak dijadikan kota terlebih dahulu. Rencana itu muncul saat Presiden Soeharto merilis sebuah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/1997 tertanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Keppres pengembangan kawasan Jonggol itu nantinya akan menjadikan wilayah perkotaan yang di dalamnya ada kawasan permukiman, industri, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, pusat kota dan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, waduk, dan bendungan di sekitarnya. Adapun, Jonggol dipilih karena dekat dengan kawasan Jabotabek yang sudah sangat berkembang pada masa Orde Baru. Selain itu, Jonggol juga bisa diakses dari Jakarta melalui jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Tidak hanya itu, beberapa perumahan juga sudah muncul di kawasan sekitar Cibubur pada saat itu. Dikutip dari buku Perjuangan Keadilan Agraria (2019:152), ribuan hektar tanah di sana tidak memakai izin lokasi berkat rekomendasi daripada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 1998. Hingga 1997, PT Bukit Jonggol Asri telah berhasil menempati areal seluas 12.818 hektar dengan rincian Mybkp. 8.918 hektar hutan, 2.100 hektar perkebunan, dan 1.800 hektar lahan rakyat di Bogor. Ketika proyek itu mulai berjalan, pada akhir 1997, krisis moneter yang berujung tumbangnya rezim Soeharto ikut mengakhiri rencana ini. Proyek Mobil Timor Orde Baru juga pernah memiliki proyek mobil nasional yang dikenal dengan nama Timor. Dengan anggaran yang besar, proyek mobil ini dijalankan oleh PT Timor Putra Nasional yang dimiliki oleh anak Presiden Soeharto, Tommy Soeharto. Proyek dimulai dengan keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1996 yang memerintahkan sejumlah Kementerian untuk segera mewujudkan industri mobil nasional. Namun, proyek tersebut akhirnya batal karena krisis moneter 1997 yang berujung pada lengsernya Soeharto. Proyek tersebut pun tak dilanjutkan di masa kepemimpinan presiden selanjutnya. Jembatan Selat Sunda (JSS) Sejarah proyek Jembatan Selat Sunda bisa ditarik hingga 1960, yakni ketika profesor Sedyatmo mencetuskan konsep Tri Nusa Bimasakti atau interkoneksi antar tiga pulau yakni Jawa-Sumatera-Bali. Proyek ini baru mulai digarap cukup serius pada 1986 alias ketika Presiden Soeharto menugaskan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) untuk mengkaji Tri Nusa Bimasakti. Namun, pelaksanaan pembangunan jembatan tak kunjung berjalan hingga rezim Orde Baru tumbang. Di era Presiden Habibie, wacana pembangunan jembatan ultra-panjang kembali bergulir dengan diadakannya kajian tentang proyek ini. Namun, rencana pembangunan yang baru mencapai tahap studi itu harus berhenti akibat krisis ekonomi. Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda kembali berlanjut pada 2004. Pemprov Banten dan Lampung bersama Artha Graha memprakarsai rencana pembangunan jembatan ini. Dari hasil studi, diketahui bahwa dibutuhkan dana mencapai Rp100 triliun untuk membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa itu. Untuk membiayai proyek, Pemprov Lampung dan Banten akan menggandeng pihak swasta yang dikomandoi oleh Artha Graha. Proyek diperkirakan akan menelan biaya hingga Rp 100 triliun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mendukung rencana tersebut dengan menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS). Melalui Perpres itu, peletakan batu pertama akan dilakukan pada 2014. Namun, rencana itu tidak kunjung terjadi hingga SBY lengser pada 2014. Rencana pembangunan jembatan ini kemudian tak pernah disinggung lagi oleh Jokowi. Pada Oktober 2014, Andrinof Chaniago yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan tidak ada rencana dari presiden untuk melanjutkan proyek ini.
Bagaimana IKN Jokowi Merespons Korban Ganti Presiden Jonggol & JSS?
