Pimpinan DPR telah menerima dan menanggapi kekhawatiran yang diutarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah setuju untuk bertemu dengan mereka besok. Saat ini, Sekretaris Negara masih belum memastikan siapa di pemerintah yang akan menerima mereka dalam pertemuan besok. Sejumlah isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8” yang sedang diperdebatkan. Selama pertemuan hari ini, DPR telah menjamin kepada mahasiswa bahwa mereka akan melakukan tinjauan komprehensif, termasuk aspek tunjangan dan transparansi institusi, sesuai dengan agenda yang diusulkan. Besok, pemimpin fraksi akan berkumpul untuk mengkoordinasikan posisi mereka dan mencapai kesepakatan bersama.
Tindakan lanjutan yang diambil oleh pimpinan DPR termasuk mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer seperti gaji dan manfaat lainnya. Penjelasan juga diberikan kepada mahasiswa mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset yang terkait dengan beberapa undang-undang lain untuk menghindari tumpang tindih. Setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai dilakukan, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun pimpinan DPR telah meminta Komisi III untuk menghormati batas waktu yang telah ditetapkan karena konsultasi telah berlangsung cukup lama. Harapannya adalah RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi ini sehingga pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset dapat dilanjutkan tanpa hambatan.
Dalam upaya melakukan reformasi komprehensif di DPR, Ketua DPR, Puan Maharani, akan memimpin untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Tujuan ini merupakan tekad bersama dari seluruh anggota DPR untuk belajar dari peristiwa masa lalu dan membuatnya sebagai dasar evaluasi bersama ke depan.
