Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengonfirmasi bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di ibu kota tahun ini tidak signifikan. Menurutnya, penyesuaian tarif berada di kisaran 5 hingga 10 persen saja, dan ini seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Pramono menegaskan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan prioritas pada transparansi dalam penetapan PBB sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan warga bisa membayar pajak dengan tertib. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan pajak bagi warga tertentu yang memiliki rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan bagi pemilik apartemen dengan NJOP di bawah Rp650 juta. Kebijakan membatalkan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, yang sebelumnya menuai penolakan, telah diambil oleh Bupati Sudewo setelah mendapat protes dari masyarakat.
Pramono Anung Minta Warga Tak Khawatir Soal Kenaikan PBB
