Dalam era di mana teknologi terus berkembang dengan pesat, tantangan dan peluang di bidang Antariksa menjadi fokus utama di banyak negara, termasuk Indonesia.
Diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global”, yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia, memberikan pandangan strategis tentang bagaimana Indonesia bisa berperan penting di dalam komunitas Antariksa global.
Acara ini di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok pada Selasa (27/5) dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional dari berbagai sektor, mulai dari akademisi, pemerintah, militer, hingga media.
Prof. Semiarto Aji Sumiarto, Dekan FISIP UI, membuka acara ini dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam membangun Kemandirian Antariksa.
Diskusi dipimpin oleh Vahd Nabyl Achmad Mulachela, S.IP., M.A., Plt. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral di Kementerian Luar Negeri RI, dengan paparan kunci yang disampaikan oleh Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN sekaligus Kepala LAPAN periode 2014-2021.
Dalam presentasinya, Prof. Thomas Djamaluddin menekankan bahwa penguasaan teknologi Antariksa sangat penting untuk kedaulatan dan daya saing negara.
“Menghadapi tatanan ekonomi global yang semakin bergantung pada teknologi Antariksa, Indonesia harus berubah dari pengguna menjadi produsen dalam ekosistem ekonomi Antariksa,” ujarnya.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim juga memperingatkan tentang pentingnya pengelolaan ruang antariksa sebagai domain strategis yang harus diperhatikan.
“Koordinasi lintas sektor melalui revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global,” ujarnya.
Tantangan dan Peluang Menuju Kemandirian
Menurut Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal teknologi dan peluncuran satelit masih menjadi hambatan besar.
“Kemandirian Antariksa adalah hal penting bagi ketahanan nasional. Kami perlu membangun ekosistem Antariksa secara menyeluruh dan mengejar alih teknologi melalui kemitraan internasional,” katanya.
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, juga menggarisbawahi bahwa penguasaan Antariksa adalah indikator kekuatan geopolitik suatu negara.
“Untuk memperkuat kedaulatan dan kapasitas teknologi kita, RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional merupakan langkah yang penting. Investasi dalam penelitian dan pengembangan juga menjadi kunci untuk kemajuan sektor ini,” ungkapnya.
Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, menegaskan bahwa mewujudkan Kemandirian Antariksa membutuhkan kerangka pembiayaan dan strategi lintas sektor yang kokoh.
“Kolaborasi lintas aktor dengan dukungan fiskal yang kuat sangat penting untuk memastikan Indonesia tetap dalam persaingan ekonomi Antariksa global,” paparnya.
Mahasiswa dan pengamat juga mengkritisi lambannya kemajuan sektor Antariksa di Indonesia. Nia, seorang mahasiswa Universitas Pertahanan, menyoroti kurangnya dukungan politik terhadap sektor ini.
Dr. Dave Laksono juga menambahkan bahwa kesadaran publik tentang pentingnya Antariksa masih perlu ditingkatkan. “Political will yang kuat sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan sektor Antariksa di Indonesia,” tambahnya.
Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, diskusi ini menutup dengan optimisme akan masa depan Kemandirian Antariksa Indonesia.
Regulasi, investasi, dan kerja sama lintas sektor diharapkan dapat mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi Antariksa global. Tanpa tindakan nyata, mimpi besar ini akan sulit diwujudkan.
Sumber: Strategi Indonesia Menuju Kemandirian Antariksa Lewat RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Sumber: Mengukur Langkah Strategis Indonesia Menuju Kemandirian Antariksa Di Era Kompetisi Global
