Prioritas TKD: Daerah Fiskal Rendah & Terdampak Bencana

Mendagri Kawal Pengelolaan Anggaran Daerah Tahun Anggaran 2027

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah yang terus dilakukannya. Sejumlah langkah telah diambil untuk memastikan keseimbangan pendapatan dan belanja daerah.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 31 Juli 2026, total realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp606,8 triliun. Meski angka tersebut mencatat kenaikan dari tahun sebelumnya, namun tetap menjadi fokus evaluasi yang dilakukan Kemendagri untuk mendukung pemerintah daerah.

Di sisi lain, realisasi belanja daerah hingga periode tersebut mencapai Rp538,6 triliun atau sekitar 42,5%. Meskipun presentase belanja daerah cenderung meningkat, evaluasi terus dilakukan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Perhatian Khusus pada Daerah Terdampak Bencana

Pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap daerah yang terdampak bencana. Hal ini tercermin dari tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,9 triliun yang diberikan pada 5 Agustus 2026. Anggaran tersebut tidak hanya bertujuan untuk membantu kebutuhan belanja pegawai, tetapi juga memberikan dukungan fiskal kepada daerah yang membutuhkannya.

Meskipun demikian, Mendagri tetap mendorong seluruh daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Koordinasi rutin dilakukan untuk memantau perkembangan ekonomi dan inflasi pada tingkat daerah.

Berbagai program pemerintah pusat yang mendukung sektor pelayanan dasar juga dianggap akan memberikan dampak positif bagi Pemda. Program-program seperti revitalisasi sekolah, pembangunan fasilitas puskesmas, dan penguatan RSUD diyakini akan membantu meningkatkan kualitas layanan di tingkat daerah.

Source link