Trump Kalah Telak dalam Konflik dengan Iran: Analisis Mendalam

Tandatangan MoU Damai Trump-Iran: Ironi di Istana Versailles

Jakarta, CNBC Indonesia – Nota kesepahaman (MoU) damai yang diteken oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran di Istana Versailles, Prancis, dinilai sebagai sebuah kemunduran besar bagi geopolitik Washington. Langkah hukum ini menjadi simbol pengakuan bahwa AS gagal mencapai target-target utamanya di Timur Tengah meski telah melancarkan operasi militer besar-besaran sejak tahun lalu.

Draf dokumen berisi 14 klausul perdamaian ini menunjukkan betapa banyak garis merah (red lines) yang sebelumnya ditetapkan AS kini telah dihapus. Jika dibandingkan dengan dokumen negosiasi ketat yang diajukan AS pada tahun 2025 sebelum mengebom fasilitas nuklir Teheran, Trump kini terpaksa melunak dan mundur secara diplomatis dalam kesepakatan terbaru ini.

Ironi dan Makna di Balik Penandatanganan

“Hanya orang dengan pengabaian sejarah yang sejajar seperti Donald Trump yang mau menandatangani perjanjian damai Amerika dengan Iran di Versailles, tempat yang menjadi sinonim bagi penghinaan nasional. Dan hanya orang dengan selera humor nakal seperti Emmanuel Macron yang bersedia mengusulkan lokasi tersebut,” tulis analisis Patrick Wintour selaku Editor Diplomasi mengenai ironi lokasi penandatanganan tersebut.

Pada draf perjanjian tahun 2025 lalu, Washington menuntut agar Iran tidak memiliki kapasitas pengayaan uranium domestik dan wajib mengekspor seluruh cadangan uraniumnya. Namun, dalam KTT G7 di Évian kemarin, Trump justru resmi mengakui hak Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium domestik dengan dalih negara-negara lain di kawasan Teluk juga memiliki program serupa.

Konsekuensi KTT G7 di Évian dan Janji Baru

Pemerintah AS kini juga melonggarkan aturan pengawasan dengan mengizinkan pengenceran stok uranium berkadar tinggi menjadi 3,67% dilakukan di dalam wilayah Iran di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Demi mengaktifkan kembali izin ekspor minyak Iran, AS bahkan terpaksa membuka pembebasan (waiver) sanksi pada sektor jasa keuangan, perbankan, transportasi, dan proteksi asuransi maritim.

“Memperluas otorisasi ke transaksi keuangan akan meretakkan arsitektur inti dari sanksi minyak dan finansial AS terhadap Iran. Padahal, sanksi tersebut merupakan pengaruh ekonomi paling kuat yang dipegang AS atas rezim tersebut di luar blokade laut,” jelas Miad Maleki, mantan pejabat Departemen Keuangan AS sekaligus peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies.

… (Bagian terakhir artikel)

Source link