Dalam beberapa waktu terakhir, perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi topik diskusi di masyarakat. Keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional serta pertemuan dengan pemimpin dunia kerap diberitakan luas.
Banyak warganet mempertanyakan manfaat nyata dari frekuensi kunjungan tersebut, seperti “Mengapa Presiden sering ke luar negeri?” dan “Apa hasil konkret dari kunjungan itu?” Reaksi semacam ini wajar muncul, mengingat diplomasi kerap terlihat tidak langsung berdampak sebagaimana pembangunan infrastruktur atau distribusi bantuan pemerintah.
Namun, mengingat dunia yang semakin tak pasti, justru aktivitas diplomasi ini berperan vital dalam menjaga dan memperkuat eksistensi Indonesia secara global. Seiring pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo tercatat aktif menjalankan puluhan perjalanan ke banyak negara sebagai representasi upaya Indonesia memperluas jaringan internasional dan mengamankan kepentingan nasional.
Topik ini sempat diulas secara mendalam dalam gelaran IR Youth Talks yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, Depok. Dalam diskusi itu, wacana hubungan antara diplomasi negara dan pemahaman masyarakat menjadi pembahasan inti.
Anggy Pasaribu, jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy yang bertindak selaku moderator, menyampaikan bahwa ketidaksambungan antara aksi diplomasi dan pemahaman publik masih terasa. Masyarakat sekilas memang melihat pemerintah sedang aktif, tetapi konteks dan urgensi di balik tiap langkah tidak selalu tersampaikan dengan jelas.
Menurutnya, dunia tengah menghadapi ketegangan besar seperti rivalitas Amerika Serikat versus Tiongkok, perang Rusia dan Ukraina yang belum mereda, hingga konflik Timur Tengah yang menekan ekonomi internasional. Dampak dari krisis global tersebut nyata bagi masyarakat Indonesia—mulai fluktuasi harga energi, stabilitas ekonomi, sampai peluang kerja—semua terimbas situasi geopolitik dunia.
Dalam pemaparannya, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan bahwa fragmentasi kekuatan global sekarang makin nyata dan langsung berpengaruh ke negara berkembang termasuk Indonesia. Untuk bertahan, negara harus sigap membaca situasi dan menjaga hubungan dengan banyak pihak.
Ia menyoroti bahwa Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif dengan pendekatan yang lebih adaptif. Strategi ini, yang dikenal sebagai hedging, memungkinkan Indonesia tetap menjaga hubungan baik tanpa terperangkap blok tertentu.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa kini praktik hedging dikembangkan menjadi resilience-based hedging, yakni selain tetap fleksibel di antara berbagai kekuatan, Indonesia juga memprioritaskan penguatan kemampuan domestik agar tahan terhadap guncangan eksternal.
Keterlibatan pada forum seperti ASEAN, G20, dan BRICS bukan sekadar untung-untungan. Ada perhitungan strategis yang berusaha diraih, yakni mengamankan ruang gerak dan posisi tawar Indonesia di tengah persaingan global. Sayangnya, pesan dan hasil dari strategi ini tidak selalu diolah menjadi narasi yang mudah ditangkap publik.
Media cenderung menyorot liputan visual berupa foto-foto pertemuan dan seremoni, namun konteks isi maupun tujuan utamanya sering tercecer. Akibatnya, diplomasi terlihat sekadar sebagai formalitas elit, bukan fondasi kebijakan negara yang memengaruhi rakyat luas.
Persoalan utama, menurut Anggy, bukan absennya strategi luar negeri, melainkan kurang maksimalnya penyampaian pada publik. Bahasa diplomasi masih terasa kaku dan jauh dari keseharian warga. Di era digital yang serba cepat, informasi yang komunikatif dan mudah dipahami menjadi kunci karena narasi sederhana dan emosional lebih mudah viral.
Disinilah perlunya pemerintah menyediakan juru bicara yang handal, tak hanya berbicara soal agenda atau data, tetapi juga dapat mengaitkan relevansi diplomasi dengan ekonomi rakyat, keamanan nasional, investasi, bahkan hal-hal yang mempengaruhi hidup sehari-hari.
Pengelolaan media sosial negara juga tidak bisa sekadar ramai atau defensif, tapi harus menghadirkan pemahaman yang jelas agar tidak timbul polarisasi atau noise semu di jagat maya. Transparansi dan substansi perlu berjalan beriringan.
Pada akhirnya, tantangan utama diplomasi di masa kini adalah memastikan publik mengerti dan merasa terlibat. Bukan hanya menjadi ajang berbicara di tingkat internasional, keberhasilan diplomasi dinilai dari sejauh mana rakyat memahami, menerima, dan mendapatkan manfaat dari setiap kebijakan luar negeri negaranya.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
