Dinamika pembangunan desa di Indonesia saat ini memperlihatkan dua sisi yang saling melengkapi. Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 dari Badan Pusat Statistik memperlihatkan peningkatan signifikan pada kapasitas dan infrastruktur wilayah perdesaan. Secara administratif, ada lonjakan jumlah desa berstatus maju dan mandiri sebagaimana diungkap oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025.
Namun, apabila kedua indikator ini diperbandingkan lebih mendalam, tampak masalah yang belum tuntas—kemajuan formal belum seiring sepenuhnya dengan perubahan di sektor ekonomi lokal. Sebaran status desa menunjukkan perkembangan pesat: dari lebih 84 ribu wilayah desa, kini 20 ribuan desa dikategorikan mandiri serta lebih dari 23 ribu masuk kategori maju, sedangkan sisanya masih berada di tahap berkembang hingga sangat tertinggal.
Keberhasilan penguatan infrastruktur dan distribusi dana desa selama sepuluh tahun terakhir cukup terasa, tetapi struktur ekonomi desa sendiri masih stagnan. Sebagian besar desa tetap sangat mengandalkan pertanian, terbukti dengan lebih dari 67 ribu desa yang penduduknya menggantungkan penghidupan pada sektor tersebut. Pola ekonomi yang terbentuk umumnya masih bergantung pada komoditas primer tanpa pengolahan bernilai tambah tinggi. Walaupun kini telah ada lebih dari 25 ribu desa memiliki produk unggulan masing-masing, keterhubungan produk dengan pasar regional dan nasional masih terbatas.
Beberapa kemajuan dari sisi akses, misal lebih dari 63 ribu desa telah menjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan diperluasnya jaringan telekomunikasi ke desa-desa, belum mampu menembus ketimpangan kualitas infrastruktur. Kawasan terpencil tetap kesulitan memperoleh layanan yang memadai. Ketidaksetaraan antara desa dan kota pun terlihat nyata: tingkat kemiskinan di perdesaan masih mendekati 11 persen, jauh lebih tinggi dari wilayah kota, dan kedalaman kemiskinan di desa juga cenderung lebih parah.
Sebenarnya, tantangan terbesar desa Indonesia hari ini adalah rendahnya produktivitas dan masih terpecahnya struktur ekonomi. Pembangunan fisik semata tidak lagi cukup; kini dibutuhkan strategi ekonomi yang mendalam, tepat sasaran, dan inklusif agar desa mampu keluar dari stagnansi.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah penguatan koperasi desa. Laporan World Bank tahun 2006 menggarisbawahi peran krusial koperasi sebagai pendorong pembangunan ekonomi berbasis komunitas lokal. Koperasi, yang berakar pada kepemilikan bersama, dapat memperluas akses pembiayaan, meningkatkan posisi tawar kelompok tani, serta membawa manfaat ekonomi ke lebih banyak warga desa melalui partisipasi yang luas.
Khusus di Indonesia, Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi kebijakan prioritas untuk menjawab fragmentasi ekonomi desa. Koperasi desa dinilai dapat merangkul usaha-usaha kecil yang tersebar, mengonsolidasikan produksi, dan memperkuat kehadiran produk desa di pasar regional maupun nasional. Tetapi efektivitas program ini amat bergantung pada desain dan pelaksanaan kebijakan. Jika hanya bersifat top-down tanpa basis kebutuhan riil warga, potensi gagalnya reformasi ekonomi desa sangat besar. CELIOS dalam kajian mengenai Kopdes Merah Putih berpendapat intervensi tetap diperlukan, namun harus tepat sasaran—berfokus pada penguatan kapasitas usaha serta kelembagaan ekonomi desa yang terpercaya.
Langkah nyata berikutnya yang ditekankan pemerintah adalah percepatan implementasi program koperasi desa ini. Presiden dan para pembantunya menargetkan peluncuran dan pengoperasian sistem koperasi desa dimulai Agustus tahun depan. Untuk itu, percepatan rekrutmen, pelatihan, serta pendidikan sumber daya manusia pengelola koperasi menjadi agenda utama, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto awal tahun ini.
Dalam proses percepatan itu, peran aparat TNI dianggap amat strategis. Jaringan teritorial TNI yang menembus pelosok desa dimanfaatkan sebagai infrastruktur organisasi untuk mempercepat distribusi dan pelaksanaan program, memastikan pendampingan, serta memperkuat kapasitas sumber daya lokal. Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam siaran Kompas TV menegaskan bahwa dengan dukungan TNI, pembangunan koperasi desa akan lebih hemat waktu dan biaya—menjadi kunci agar target pemerintah menjalankan Kopdes Merah Putih pada Agustus 2026 bisa tercapai.
Walau demikian, percepatan ini tetap mengharuskan koordinasi lintas institusi yang terstruktur. Instruksi Presiden menjadi penopang utama pelaksanaan agar integrasi lintas sektor berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan baru. Jika seluruh langkah dan strategi kebijakan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan komunitas, mengedepankan partisipasi warga, dan mengintegrasikan program dalam ekosistem ekonomi desa, koperasi desa berpotensi besar menjadi solusi untuk menyempitkan jurang struktural antara desa dan kota, sekaligus menciptakan ekonomi desa yang lebih tangguh dan mandiri.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
