Universitas Indonesia, melalui Program Studi Magister Hubungan Internasional, mengadakan sesi kuliah tamu yang membahas tentang profesionalisme dan pembangunan karir militer di Indonesia pada tanggal 4 Maret 2026. Bertempat di bawah mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan, kuliah ini mengambil pendekatan diskusi untuk mendalami bagaimana pola karir di tubuh militer Indonesia dibentuk dan dikelola. Para narasumber yang terdiri dari Dr. Aditya Batara Gunawan (Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie), Beni Sukadis, M.Si. (peneliti di Lesperssi), dan Yudha Kurniawan, M.A. (peneliti di Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie), turut berperan penting dalam memaparkan pemikiran dan analisis mereka mengenai situasi aktual.
Fokus utama diskusi adalah tentang bagaimana struktur karir serta promosi di lingkungan TNI berlangsung, dan bagaimana hal tersebut berkaitan erat dengan keterlibatan aktor sipil serta praktek hubungan sipil–militer dalam konteks demokrasi modern. Dr. Aditya, misalnya, menyoroti pengaruh gaya kepemimpinan populis terhadap independensi sistem promosi militer. Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, politisasi proses karir bisa terjadi akibat relasi personal antara elite politik dengan pejabat militer yang membuat proses pengangkatan pejabat strategis menjadi kurang transparan. Di era di mana praktik populisme meningkat, kecenderungan manusiawi untuk mengandalkan relasi pribadi semakin kentara, sehingga prinsip meritokrasi dapat tergeser oleh pertimbangan hubungan personal atau pertimbangan politis yang tidak objektif.
Dalam uraiannya, Dr. Aditya juga menganalisis bagaimana peran sipil dalam proses kenaikan jabatan strategis berbeda-beda pada tiap negara demokrasi. Ada negara yang mengharuskan persetujuan parlemen dalam penunjukan pimpinan militer, sedangkan yang lain lebih mengutamakan keputusan eksekutif. Dalam diskusi ini, Yudha menambahkan contoh nyata dari Inggris, di mana pengangkatan pimpinan militer tertinggi berjalan tanpa keharusan adanya persetujuan badan legislatif, menandakan bervariasinya desain institusi sipil–militer lintas negara. Dapat dilihat bahwa tidak ada satu pola yang dianggap ideal secara universal, melainkan harus menyesuaikan kondisi sosial-politik negara masing-masing.
Beni Sukadis, dalam pemaparannya, menyoroti elemen-elemen kunci dalam membangun profesionalisme militer, seperti penguatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, serta pengadaan sarana alat utama sistem pertahanan yang memadai. Ia mengingatkan bahwa sejak masa Reformasi, TNI mengalami sejumlah transformasi penting, diantaranya pemisahan dengan Polri dan disahkannya UU pertahanan serta UU TNI yang menegaskan netralitas militer dari politik praktis. Namun dalam realitas birokrasi perwira tinggi, ia juga mencatat faktor kedekatan dengan pimpinan politik masih sering kali menentukan arah promosi jabatan di TNI. Hal ini membawa pada persoalan apakah prinsip berbasis prestasi benar-benar dapat diterapkan secara konsisten.
Isu lain yang diangkat adalah perihal penggantian pimpinan tertinggi TNI, di mana Beni mengilustrasikan bahwa tidak selalu terjadi rotasi antarmatra secara bergilir, walau hal tersebut sering menjadi ekspektasi publik. Misalnya, proses pergantian dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat memperlihatkan adanya parameter lain selain aturan tidak tertulis. Beni menyampaikan, keputusan strategis semacam ini sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan kebutuhan nasional saat itu—bahkan lebih dari sekedar pola rotasi formal.
Sementara, Yudha Kurniawan mengangkat sisi lain persoalan yaitu terkait stagnasi dalam sistem promosi perwira akibat terbatasnya posisi jabatan dibandingkan jumlah personel TNI. Idealnya, seorang perwira membutuhkan waktu lebih dari dua dekade untuk bisa mencapai level jenderal, namun keterbatasan infrastruktur pendidikan, ketidakmerataan kualitas rekrutmen, serta keterbatasan alokasi anggaran memperburuk bottleneck dalam karir. Konsekuensinya, penumpukan perwira tinggi sulit dihindari. Fenomena struktural ini berujung pada lambatnya regenerasi kepemimpinan dan menurunnya motivasi personel dalam berkarir di lingkungan militer.
Kegiatan kuliah tamu ini penting untuk memberikan perspektif kritis bagi mahasiswa yang mempelajari dinamika hubungan militer dan sipil, apalagi di tengah kekhawatiran para akademisi mengenai kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Diskusi ini membantu mahasiswa memahami bahwa relasi antara sipil dan militer tidak bisa dipandang satu arah. Selain membahas kecenderungan militer untuk memasuki ranah sipil, penting juga bagi elemen sipil untuk memperkuat kapasitas dan otoritas sipil agar keseimbangan tetap terjaga. Kontrol sipil terhadap militer memang dibutuhkan, namun bila terlalu kuat bisa membawa efek buruk berupa melemahnya independensi dan profesionalisme militer sendiri.
Berbagai contoh lintas negara membuktikan bahwa penyusunan pola karir dan promosi militer bukan sekadar urusan politik praktis, melainkan sudah menjadi bagian dari pembenahan internal di masing-masing institusi militer. Oleh sebab itu, penataan karir perwira sebaiknya didorong oleh pertimbangan profesional, berbasis prestasi, dan tetap menghormati batas-batas kewenangan antara sipil dengan militer. Perdebatan tentang posisi ideal ini merupakan diskursus yang terus berkembang, dan melalui forum akademik semacam ini, diharapkan publik semakin memahami pentingnya menjaga dinamika sipil–militer tetap sehat dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
Sumber: Diskusi Pola Karir Dan Profesionalisme Militer Soroti Tantangan Reformasi TNI Dan Dinamika Hubungan Sipil–Militer Di Indonesia
