Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Asep Noordin, menyoroti laporan yang diterima dari Rakyat Pangandaran Bergerak terkait dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kasus MBA. Menekankan pentingnya penegakan tata tertib, tata cara, dan kode etik DPRD, Asep meminta Badan Kehormatan (BK) untuk segera menggelar rapat guna membahas masalah tersebut. Selain mendukung pengusutan kasus oleh kepolisian, Asep juga mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan edukasi keuangan dan program pemulihan ekonomi sebagai langkah preventif. Ia pun menyoroti kebutuhan kepastian bagi masyarakat yang telah terkena dampak kasus serupa di berbagai daerah, sambil mengingatkan bahwa sanksi terhadap anggota dewan yang terlibat masih belum dipastikan. Asep juga mengundang fraksi-fraksi di DPRD untuk bergerak secara internal dalam menanggapi situasi ini, menegaskan bahwa hal ini merupakan panggung politik yang perlu diperhatikan secara serius.
Edukasi Pasca-Kasus MBA: Permintaan Ketua DPRD Pangandaran kepada OJK
