Ancaman Ribuan PPPK Paruh Waktu terhadap Sistem Penggajian Grahadi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Jawa Timur mengalami kekhawatiran terkait kepastian gaji mereka. Hal ini memicu rencana demo dari ribuan PPPK paruh waktu di provinsi tersebut, yang bersiap untuk melakukan aksi di Gedung Grahadi. Ketua Aliansi R2 R3 Jatim, Faisol Mahardika, menyatakan bahwa sekitar 7.000 orang akan turun ke jalan dalam aksi tersebut. Para calon PPPK paruh waktu dari berbagai unit kerja di Provinsi Jatim merasa perlu menyuarakan desakan mereka terhadap keterlambatan penggajian, setelah melakukan pertemuan online pada Selasa (30/12) malam.

Faisol, yang juga merupakan guru honorer sekaligus ketua umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia, menegaskan bahwa kekhawatiran para calon PPPK paruh waktu timbul karena belum adanya regulasi yang mengatur penggajian mereka sesuai dengan janji Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Meskipun dijanjikan gaji yang lebih tinggi dari honorer, namun pelaksanaannya masih diragukan karena belum ada surat edaran resmi terkait hal tersebut. Selain itu, ketidakpastian pelantikan para PPPK paruh waktu sebagai ASN di Jatim juga menjadi salah satu alasan terjadinya ketidakpuasan.

Faisol menekankan bahwa pemprov Jatim dinilai kurang menghargai kontribusi 21 ribu honorer yang telah lama mengabdi. Ketidakadilan ini semakin memperkuat keraguan para calon PPPK paruh waktu terhadap pemprov Jatim, apakah benar-benar mampu untuk merealisasikan janji dan niat baik Gubernur. Kondisi ini memicu rencana aksi demo dari para PPPK paruh waktu di Jatim, sebagai bentuk protes terhadap ketidakpastian penggajian dan kurangnya apresiasi terhadap pengabdian mereka.

Source link