Tanggul Beton di Laut Cilincing Ramai Disorot, KKP Pastikan Proyek PT KCN Berizin

Keberadaan tanggul beton di pesisir Laut Cilincing, Jakarta Utara, kembali memicu perhatian publik setelah video yang beredar di media sosial memperlihatkan struktur tersebut di area laut. Sorotan muncul bukan hanya karena bentuk fisiknya yang mencolok, tetapi juga karena kekhawatiran soal akses nelayan lokal saat hendak melaut. Isu ini ikut memantik perbandingan dengan kasus pagar laut bambu di Tangerang, Banten, yang sebelumnya juga ramai dibahas.

KKP Turun Verifikasi ke Lapangan

Menanggapi polemik tersebut, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Fajar, melakukan verifikasi langsung di lapangan. Dari hasil peninjauan itu, keluhan nelayan Cilincing terkait proyek reklamasi di area PT Karya Cipta Nusantara telah diperiksa. KKP menyebut proyek tersebut memiliki izin lengkap dan tidak menutup akses nelayan untuk beraktivitas di laut.

Meski begitu, KKP tidak ingin persoalan ini berhenti pada status perizinan semata. Pengawasan akan tetap dilakukan agar setiap kegiatan di ruang laut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada akses laut.

Nelayan dan Kepentingan Pesisir Tetap Jadi Sorotan

Fajar menegaskan, bagi KKP, kepentingan nelayan serta kelestarian laut tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan hanya demi kelancaran proyek, tetapi juga agar hak masyarakat pesisir tidak terpinggirkan.

Di sisi lain, pembangunan Terminal Umum oleh PT KCN diarahkan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia. Infrastruktur logistik yang modern dan efisien memang menjadi target, namun pelaksanaannya tetap harus tunduk pada aturan dan pengawasan yang ketat.

Proyek Laut dan Ujian Kepercayaan Publik

Kasus tanggul beton di Cilincing menunjukkan bahwa proyek di wilayah pesisir tak hanya dinilai dari sisi teknis dan legalitas, tetapi juga dari dampaknya terhadap aktivitas warga. Ketika akses nelayan dipertanyakan, transparansi dan pengawasan menjadi kunci agar pembangunan tidak berubah menjadi sumber konflik baru di pesisir Jakarta Utara.

Source link