Rahasia Gaji dan Pendapatan Anggota DPRD DKI Jakarta

Tunjangan dan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta kembali jadi sorotan setelah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, membuka rincian penghasilannya ke publik. Angka yang muncul bukan nominal kecil: slip gaji yang ia bagikan menunjukkan pendapatan sebelum potongan mencapai Rp106,5 juta per bulan. Transparansi ini justru memantik perbincangan lebih luas soal seberapa besar beban anggaran yang melekat pada jabatan wakil rakyat di ibu kota.

Rincian pendapatan yang tembus ratusan juta

Ima, yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjelaskan bahwa penghasilannya tidak hanya berasal dari gaji pokok. Ada sejumlah komponen lain yang ikut menumpuk, mulai dari uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan beras, hingga tunjangan lain yang melekat pada posisi anggota dewan.

Meski total bruto terlihat besar, jumlah yang benar-benar diterima setelah dipotong jauh lebih kecil. Dari catatan yang ia sampaikan, pendapatan bersihnya berada di kisaran Rp60,4 juta per bulan. Selisih lebih dari Rp46 juta itu terserap untuk berbagai kewajiban, termasuk PPh21, setoran ke fraksi, DPP, DPD/DPW, serta iuran BPJS.

Tunjangan perumahan jadi angka paling mencolok

Di antara komponen yang paling menyita perhatian publik adalah tunjangan perumahan. Untuk anggota DPRD DKI Jakarta, nilainya disebut mencapai Rp70,4 juta per bulan. Adapun pimpinan DPRD DKI Jakarta menerima angka yang lebih tinggi, yakni Rp78,8 juta per bulan. Besaran ini membuat posisi anggota dewan di Jakarta kembali dibanding-bandingkan dengan penghasilan pejabat publik lain maupun kondisi ekonomi masyarakat secara umum.

Masih ada tunjangan reses

Selain pendapatan rutin bulanan, anggota DPRD DKI Jakarta juga menerima tunjangan reses yang dibayarkan secara insidental. Komponen ini menambah daftar fasilitas yang melekat pada jabatan tersebut, sekaligus mempertegas mengapa total penghasilan anggota dewan di Jakarta kerap menjadi bahan perdebatan. Di tengah sorotan itu, pembukaan slip gaji oleh Ima Mahdiah justru memberi gambaran yang lebih terang tentang bagaimana angka-angka tersebut tersusun dan mengapa publik terus memberi perhatian pada belanja jabatan politik di level daerah.

Source link