Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025. Rapat ini diadakan sebagai respons terhadap gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam sidang tersebut, disepakati langkah-langkah tegas, termasuk pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi serta moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik untuk menyampaikan masukan secara damai, namun tetap menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas terhadap aksi anarkis. Beberapa poin penting yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain: partai politik diminta untuk menindak tegas anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, proses pemeriksaan kasus Affan harus dilakukan secara cepat dan transparan, evaluasi tunjangan DPR serta moratorium kunjungan ke luar negeri, pentingnya membuka ruang aspirasi bagi tokoh masyarakat, dan peran polisi sebagai pelindung masyarakat.
Rapat kabinet tersebut menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas utama dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden juga menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa stabilitas, pemerintah menilai bahwa agenda pembangunan dan pemulihan ekonomi tidak akan berjalan optimal.
