Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali menyorot masalah klasik di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN): tata kelola yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Dalam forum Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Prabowo menegaskan niatnya menghapus bonus atau tantiem bagi komisaris BUMN, sebuah kebijakan yang ia pandang perlu untuk membenahi kultur lama di perusahaan pelat merah.
Prabowo Soroti Aset Besar BUMN yang Belum Optimal
Menurut Prabowo, Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar dari yang selama ini terlihat. Ia menyinggung banyak aset dan potensi BUMN yang belum dikelola secara maksimal, tetapi kini mulai terkonsolidasi melalui Danantara. Dari pengumpulan aset BUMN senilai US$10 miliar di Danantara, ia melihat ada modal besar yang bisa menjadi penopang kekuatan finansial Indonesia di level global.
Meski begitu, Prabowo menilai besarnya aset tidak otomatis membuat sistem pengelolaan menjadi sehat. Justru, katanya, reformasi harus dimulai dari hal-hal yang paling mendasar, termasuk soal insentif bagi komisaris. Dalam pandangannya, pemberian tantiem tidak layak dipertahankan bila perusahaan sedang merugi.
Bonus Komisaris Dinilai Tidak Adil
Prabowo menegaskan bahwa praktik pemberian bonus kepada komisaris BUMN perlu dihentikan karena tidak sejalan dengan semangat efisiensi dan tanggung jawab. Ia menyoroti ketimpangan yang muncul ketika perusahaan tidak menghasilkan kinerja baik, tetapi tetap ada ruang untuk menikmati tantiem.
Bagi Prabowo, penghapusan bonus itu bukan sekadar kebijakan simbolik. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya besar memperbaiki struktur pengelolaan BUMN agar lebih transparan, profesional, dan tidak memberi ruang pada praktik yang dianggap tidak adil.
Profesionalisme Jadi Arah Reformasi
Di tengah dorongan perubahan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya integritas dalam tubuh BUMN. Ia ingin perusahaan negara dikelola oleh orang-orang yang punya kapasitas, disiplin, dan orientasi kerja yang jelas, bukan sekadar menikmati fasilitas jabatan.
Ia bahkan mengaitkan reformasi ini dengan kebutuhan membuka jalan bagi generasi muda yang memiliki semangat profesionalisme untuk ikut terlibat dalam pembangunan BUMN ke depan. Dengan cara itu, ia berharap perusahaan negara tidak hanya besar secara aset, tetapi juga kuat dalam etika kerja dan akuntabilitas.
Source link
