Kabar mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 menarik perhatian publik setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perlunya kenaikan tersebut demi menjaga keuangan negara. Meskipun demikian, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026. Ia menekankan bahwa kenaikan anggaran lebih terkait dengan peningkatan layanan kesehatan secara keseluruhan.
Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) 2026, terungkap bahwa anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp244 triliun, meningkat 15,8% dari tahun sebelumnya. Dari alokasi ini, sebagian besar dialokasikan untuk subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meliputi 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) dan 49,6 juta peserta PBPU dengan total anggaran mencapai Rp69 triliun.
Penjelasan ini membantah spekulasi tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengalokasian anggaran kesehatan oleh pemerintah di masa mendatang. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem jaminan kesehatan nasional serta memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat.
