Prabowo Hapus Tantiem BUMN Rugi, Sinyal Keras untuk Efisiensi dan Akuntabilitas
Presiden Prabowo Subianto kembali mengirim pesan tegas soal pengelolaan perusahaan pelat merah. Kali ini, sorotannya tertuju pada tantiem atau bonus pembagian keuntungan bagi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang justru masih mencatat kerugian. Menurut Prabowo, praktik semacam itu tidak masuk akal jika perusahaan belum menghasilkan laba nyata, apalagi ketika beban operasional terus membengkak.
Prabowo Nilai Tantiem di BUMN Rugi Tidak Wajar
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan anggaran dikelola dengan pola yang boros dan tidak transparan. Ia bahkan menyebut dirinya heran melihat ada komisaris yang menerima tantiem besar, padahal disebut jarang hadir dalam rapat. Bagi Prabowo, kondisi itu mencerminkan tata kelola yang perlu dibenahi secara serius.
Ia menegaskan, bonus semestinya hanya diberikan jika perusahaan benar-benar mencetak keuntungan yang sehat dan terukur. Jika BUMN masih merugi, maka yang harus didahulukan adalah perbaikan kinerja, efisiensi biaya, dan penguatan pengawasan agar dana publik tidak terbuang sia-sia.
Efisiensi Jadi Sorotan Utama
Prabowo juga menyoroti jumlah komisaris yang dinilai terlalu banyak di sejumlah BUMN yang belum untung. Menurutnya, struktur yang gemuk tidak otomatis membuat perusahaan lebih baik. Sebaliknya, hal itu justru bisa menambah beban tanpa memberi nilai tambah yang jelas.
Dalam pandangannya, reformasi BUMN harus diarahkan pada hasil yang konkret: pengelolaan yang efisien, penggunaan anggaran yang lebih disiplin, dan manfaat yang benar-benar terasa bagi masyarakat. Ia menilai negara harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak langsung, bukan sekadar menghidupi struktur yang tidak produktif.
Peran Danantara dalam Penataan BUMN
Prabowo turut menyinggung peran Danantara Investment Authority dalam proses penataan ulang manajemen BUMN. Lembaga ini disebut menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kinerja perusahaan negara agar lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi ekonomi nasional.
Dengan menekan pemborosan dan memperkuat akuntabilitas, Prabowo ingin arah belanja negara menjadi lebih berkualitas. Target akhirnya bukan hanya menyehatkan keuangan BUMN, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, dan memperbaiki pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga Indonesia.
