JAKARTA — Pemerintah menyiapkan jaringan kader dalam jumlah besar untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti di atas kertas. Sebanyak 18 ribu kader Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) disebut siap menjadi ujung tombak distribusi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak PAUD, dan balita, terutama yang berusia di bawah 2 tahun.
Distribusi MBG Didorong Lewat Kader di Lapangan
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menyampaikan hal itu saat menghadiri diskusi Double Check yang digelar Kantor Komunikasi Kepresidenan bersama Gempita di Jakarta. Forum tersebut mengangkat tema “Peran Pembangunan Keluarga dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” dan juga menghadirkan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, serta Tenaga Ahli Utama PCO, Chacha Anisa.
Menurut Isyana, kehadiran kader di tingkat bawah menjadi kunci agar bantuan gizi benar-benar sampai ke kelompok yang paling membutuhkan. Program MBG, kata dia, tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan yang selama ini sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak sejak awal kehidupan.
1000 Hari Pertama Jadi Titik Kritis
Isyana menegaskan pentingnya perhatian pada gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, terutama anak di bawah usia 2 tahun. Ia mengingatkan bahwa 1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode paling penting untuk mencegah stunting, dan fase itu sudah dimulai sejak bayi masih berada di dalam kandungan.
Ia juga menyoroti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi bagian dari Asta Cita ke-4, harus dimulai dari keluarga. Kebiasaan makan, pola asuh, hingga perhatian terhadap kesehatan anak disebut akan sangat memengaruhi tumbuh kembang mereka di masa depan.
600 Ribu TPK Disiapkan untuk Perkuat Lapangan
Dalam pelaksanaannya, Kemendukbangga bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong distribusi MBG ke kelompok sasaran yang lebih luas. Selain 18 ribu kader PKB dan PLKB, kementerian itu juga menggandeng Kemenkes dan Kementerian Dalam Negeri dalam pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
TPK terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB dengan jumlah mencapai 600 ribu orang di seluruh Indonesia. Mereka diposisikan sebagai garda terdepan untuk memastikan MBG bisa menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, khususnya yang berusia di bawah 2 tahun. Dengan jaringan sebesar itu, pemerintah berharap distribusi program tidak hanya cepat, tetapi juga lebih tepat sasaran.
Source link
