SEI RAMPAH — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditegaskan sebagai salah satu agenda besar pemerintah yang tak bisa dijalankan setengah hati. Dalam forum di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Rabu, 30 Juli 2025, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menekankan bahwa keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada keselarasan antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan.
Pesan Pusat ke Daerah: Satu Pemahaman, Satu Arah
Hasan hadir bersama Muhamad Isra Ramli, Deputi I Bidang Bahan Komunikasi dan Informasi di PCO, serta Tigor Pangaribuan, Deputi untuk Sistem dan Tata Pemerintahan di Badan Gizi Nasional (BGN). Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution juga turut mendampingi dalam acara bertajuk Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto yang digelar DPP Gempita (Gerakan Milenial Cinta Tanah Air).
Sejumlah kepala daerah ikut hadir, di antaranya Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, dan Bupati Batu Bara Baharudin Siagian, bersama pejabat daerah lain serta unsur Forkopimda Sumatera Utara. Di hadapan mereka, Hasan menilai forum semacam ini penting untuk menyamakan cara pandang agar program nasional tidak tersendat karena perbedaan tafsir di tingkat pelaksana.
MBG Disebut Bukan Program Dadakan
Dalam pemaparannya, Hasan menegaskan bahwa agenda pemerintahan Prabowo bukanlah kebijakan yang muncul secara spontan. Menurut dia, sejumlah gagasan sudah tertulis dalam buku yang disusun Prabowo lebih dari satu dekade lalu dan kini menjadi pijakan program pemerintah. Dari situ, ia menempatkan MBG sebagai salah satu contoh paling nyata dari visi jangka panjang yang telah disiapkan sejak lama.
Hasan juga mengingatkan bahwa program serupa bukan hal baru di dunia. Ia menyebut sudah lebih dari 109 negara menjalankan kebijakan sejenis, dengan manfaat yang umumnya baru benar-benar terasa dalam rentang 10 hingga 20 tahun. Karena itu, ia meminta semua pihak ikut mendorong percepatan agar hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Masukan Daerah dan Soal Rasa Makanan Jadi Sorotan
Forum tersebut juga dimanfaatkan para kepala daerah untuk menyampaikan masukan langsung kepada perwakilan BGN mengenai pelaksanaan MBG. Hasan menilai komunikasi seperti ini penting agar persoalan di lapangan bisa cepat ditangani tanpa menunggu berlarut-larut.
Ia turut memberi perhatian khusus pada pengelolaan dapur SPPG atau Unit Layanan Pemenuhan Gizi. Hasan menegaskan bahwa makanan yang disajikan harus memenuhi minimal sepertiga kebutuhan kalori harian. Namun, menurut dia, angka gizi saja tidak cukup jika makanan tidak layak dikonsumsi.
“Jika makanan tidak enak dan tidak dimakan, maka tujuan tidak tercapai. Oleh karena itu, saya katakan: jika makanan tidak enak, berikan umpan balik. Mubazir jika berakhir di tempat sampah,” ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari distribusi, tetapi juga dari kualitas menu, penerimaan anak-anak, dan kesiapan dapur dalam menjaga standar layanan.
Source link
