Presiden Indonesia Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap teori ekonomi neoliberal saat berpidato pada peringatan HUT ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam forum itu, ia menolak gagasan bahwa kekayaan yang menumpuk di lapisan atas akan otomatis “menetes” ke masyarakat luas. Menurut Prabowo, konsep trickle-down effect hanya terdengar meyakinkan di atas kertas, tetapi tidak pernah benar-benar terbukti dalam praktik.
Prabowo Soroti Kegagalan Trickle Down Effect
Prabowo menilai keyakinan bahwa kesejahteraan akan turun dengan sendirinya dari kelompok kaya ke masyarakat kecil merupakan mitos yang sudah terlalu lama dipertahankan. Ia menyebut, selama ratusan tahun, pola seperti itu tidak menunjukkan hasil yang nyata bagi rakyat banyak. Karena itu, ia menegaskan perlunya arah ekonomi yang lebih berpihak kepada orang banyak, bukan sekadar menguntungkan segelintir elit.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengaitkan pandangannya dengan Pasal 33 UUD 1945. Ia menekankan bahwa negara harus hadir untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat, termasuk memastikan kemiskinan dan kelaparan bisa dihapuskan. Baginya, demokrasi kehilangan makna jika warga masih harus berhadapan dengan persoalan dasar seperti rumah yang tidak layak, perut kosong, dan tidak adanya pekerjaan.
Pasal 33 dan Arah Ekonomi Kerakyatan
Menurut Prabowo, semangat UUD 1945 menempatkan ekonomi Indonesia di atas prinsip gotong royong dan kekeluargaan, bukan dominasi korporasi. Ia menyebut sistem yang terlalu tunduk pada neoliberalisme justru memperlebar ketimpangan dan memberi pembenaran bagi kekayaan yang terkonsentrasi pada kelompok kecil, sementara mayoritas masyarakat tetap tertinggal.
Prabowo menegaskan bahwa proses pemerataan lewat mekanisme trickle down berlangsung terlalu lama dan tidak memberi hasil yang berarti. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa ia ingin mendorong kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, dengan fokus pada pengurangan kesenjangan dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh warga Indonesia.
Pesan Politik di Balik Kritik Ekonomi
Pidato tersebut memperlihatkan arah yang ingin ditekankan Prabowo: ekonomi harus bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. Dengan menempatkan Pasal 33 sebagai landasan, ia mengirim pesan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan angka, tetapi sejauh mana negara mampu memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi secara adil dan merata.
Source link
