Klaten — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar sebagai program penguatan ekonomi desa, melainkan sebagai alat untuk memutus rantai lama yang selama ini menekan petani: tengkulak dan rentenir. Dalam peluncuran program itu di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Prabowo menyebut koperasi dengan jumlah anggota 800.081 tersebut sebagai langkah nyata untuk membenahi masalah yang sudah lama berulang di pedesaan.
Prabowo Soroti Masalah yang Menjerat Petani
Di hadapan peluncuran program, Prabowo menyoroti persoalan klasik yang kerap muncul setelah masa panen. Hasil pertanian sering tidak tertangani dengan baik karena minimnya fasilitas penyimpanan, sementara distribusi pascapanen masih menyisakan banyak hambatan. Di sisi lain, akses petani terhadap pupuk bersubsidi juga disebutnya tidak mudah karena birokrasi yang berbelit.
Menurut Prabowo, kondisi itu membuat petani berada pada posisi yang lemah. Saat panen tiba, hasil kerja mereka kerap dihargai rendah oleh tengkulak. Ketika kebutuhan hidup mendesak, tak sedikit yang akhirnya bergantung pada rentenir dengan beban bunga tinggi. Situasi inilah yang, menurutnya, harus diputus melalui koperasi desa.
Koperasi Desa Merah Putih Disebut Jadi Solusi
Prabowo menilai Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi jawaban atas rantai persoalan yang selama ini membelit masyarakat desa. Dengan wadah bersama, petani diharapkan memiliki akses yang lebih kuat terhadap layanan ekonomi, distribusi hasil panen, hingga kebutuhan dasar yang selama ini membuat mereka mudah terjebak pada praktik pinjaman mencekik.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan yang dibutuhkan bukan sekadar tambal sulam, melainkan langkah besar untuk menghentikan pola yang menurutnya telah berlangsung sangat lama. Dalam pandangannya, keberadaan koperasi ini menjadi bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan petani secara lebih nyata dan berkelanjutan.
Langkah yang Ditujukan ke Akar Masalah
Dengan menempatkan koperasi sebagai pusat gerakan ekonomi desa, Prabowo tampak ingin menggeser posisi petani dari pihak yang selalu menunggu harga dan tekanan pasar, menjadi kelompok yang punya daya tawar lebih kuat. Di Klaten, pesan yang disampaikan jelas: masalah petani bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal siapa yang menguasai jalur distribusi, pembiayaan, dan akses kebutuhan harian mereka.
Source link
