BENTANG VILLAGE, KLATEN — 21 Juli 2025 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa 80.081 Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Ia mengajak semua pihak terkait untuk memantau koperasi secara ketat guna mencegah segala bentuk penyalahgunaan.
Dalam acara peluncuran resmi program itu di Desa Bentangan, Klaten, Presiden Prabowo memperingatkan agar jangan mengulang kesalahan masa lalu.
“Pada era Orde Baru, ada lelucon tentang koperasi KUD—orang-orang menyebutnya sebagai ‘Ketua Untung Duluan’. Ini tidak boleh terulang lagi,” katanya.
Ia menekankan bahwa sistem koperasi baru ini berbasis teknologi dan transparansi, memastikan bahwa semua arus keuangan dapat dimonitor dan diaudit secara real-time.
“Hari ini, semua orang memiliki gadget. Teknologi akan memastikan pengawasan yang ketat. Menteri dan Wakil Menteri Koperasi sedang menerapkan sistem di mana semua arus masuk dan keluar harus melalui platform digital. Jadi era ‘Ketua Untung Duluan’ sudah berakhir.”
Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Koperasi Merah Putih adalah milik rakyat, dan para kepala desa harus mengambil peran aktif dalam pengawasan untuk menjaga inisiatif ini sesuai dengan tujuannya untuk melayani masyarakat.
“Kepala desa, apakah Anda siap untuk mengawasi? Anda harus mengawasi ketua koperasi—karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Bagaimana bisa ada yang memanfaatkan komunitas mereka sendiri? Kita semua harus mengawasi ini bersama-sama.”
Ia menggunakan metafora tradisional untuk menjelaskan kekuatan persatuan:
“Sebatang sapu tunggal lemah, tetapi ketika digabungkan menjadi puluhan atau ratusan, menjadi alat yang kuat. Itulah konsep koperasi: menyatukan yang lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Itulah semangat kerjasama timbal-balik.”
Presiden Prabowo percaya gerakan ini akan membangkitkan kembali ekonomi pedesaan Indonesia dan membalik centralisasi sumber daya yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
“Saya percaya ini adalah awal dari gerakan besar. Dana yang biasanya mengalir dari desa ke kota sekarang akan dialihkan—dari ibu kota, ke provinsi, ke desa. Roda perekonomian sekarang harus berputar di kabupaten, kecamatan, dan desa.”
