Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan perlunya penyelidikan menyeluruh terkait dugaan peredaran beras oplosan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta. Rio menekankan pentingnya audit independen dan investigasi terhadap gudang BUMD pangan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik.
Dugaan praktik pengoplosan beras oleh BUMD FS harus ditindaklanjuti secara hukum dan transparan. Rio juga mengusulkan penguatan sistem pelacakan digital stok beras dari gudang hingga ke konsumen dengan publikasi real-time tentang ketersediaan dan harga beras.
Kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian diperlukan untuk mengawasi rantai pasok beras. Sidak rutin di pasar induk dan sanksi tegas bagi pelaku penimbunan atau pemalsuan beras juga disarankan.
Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal. Hasudungan Sidabalok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, juga telah memberikan keterangan terkait dugaan beras oplosan yang melibatkan BUMD Jakarta.
Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR dari BUMD FS untuk Program Pangan Bersubsidi Beras. Pengujian rutin dilakukan untuk memastikan mutu beras sesuai standar. Secara keseluruhan, tindakan tegas dan koordinasi yang baik antara instansi terkait diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.
