Pangandaran — Di tengah tekanan fiskal yang masih membayangi, DPRD Kabupaten Pangandaran memilih memberi contoh lebih dulu. Lembaga legislatif itu menegaskan pentingnya efisiensi anggaran yang benar-benar ketat, bukan sekadar wacana, agar Pemkab Pangandaran punya ruang lebih sehat dalam mengelola keuangan daerah.
DPRD Pangandaran Pilih Hemat, Bukan Seremonial
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyebut pihaknya sudah menunjukkan komitmen dalam pengelolaan anggaran internal. Beberapa langkah yang diambil antara lain tidak membeli mobil dinas serta memangkas perjalanan dinas. Menurutnya, sikap itu menjadi bagian dari dukungan DPRD terhadap kebijakan pengetatan fiskal yang juga semestinya diterapkan pemerintah daerah.
Langkah hemat tersebut bukan hanya soal penghematan rutin, tetapi juga sinyal bahwa semua unsur pemerintahan harus berada dalam satu irama ketika daerah menghadapi tekanan keuangan. Dalam kondisi seperti ini, menurut DPRD, pengeluaran yang tidak mendesak perlu ditekan agar beban anggaran tidak semakin berat.
Pemkab Diminta Punya Strategi Pelunasan Utang yang Jelas
Asep juga mendorong Pemkab Pangandaran agar segera menyusun strategi yang lebih komprehensif dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu fokus utamanya adalah pelunasan utang pemerintah secara bertahap dan terukur, setiap semester. Menurut DPRD, tanpa peta jalan yang jelas, upaya memperbaiki kondisi fiskal akan berjalan lambat dan berisiko tidak konsisten.
DPRD menilai kebutuhan saat ini bukan hanya menutup pengeluaran, melainkan memastikan setiap kebijakan anggaran punya arah yang tegas. Komitmen efisiensi dari seluruh pihak dianggap penting supaya perbaikan keuangan daerah benar-benar berdampak pada keberlanjutan pembangunan.
Efisiensi Jadi Kunci Agar Pembangunan Tetap Jalan
Di Pangandaran, tantangan keuangan daerah tak bisa dilepaskan dari kebutuhan menjaga pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan. Karena itu, DPRD menilai pengelolaan utang dan penghematan belanja harus dilakukan bersamaan, bukan dipisah. Jika strategi fiskal disusun dengan disiplin, ruang untuk pembangunan yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat akan tetap terbuka.
Pesan yang disampaikan DPRD jelas: pembenahan keuangan daerah tidak cukup dengan penghematan simbolik, tetapi harus ditopang keputusan yang konsisten, terukur, dan dijalankan bersama oleh seluruh unsur Pemkab Pangandaran.
Source link
