Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia, terdapat perbedaan dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Perbedaan ini disebabkan oleh metode pengukuran untuk garis kemiskinan yang berbeda. Bank Dunia menggunakan ukuran purchasing power parity (PPP) terbaru, yaitu PPP 2021, yang sebelumnya menggunakan PPP 2017. Dengan adanya perbaruan ini, standar jumlah kemiskinan juga mengalami kenaikan, dari US$2,15 per hari pada PPP 2017 menjadi US$3,00 per hari pada PPP 2021.
Menurut laporan terbaru, dengan nilai tukar PPP 2024 sebesar Rp 6,071 per dolar AS, garis kemiskinan di Indonesia menjadi Rp 18.213 per hari atau setara dengan Rp 546.400 per bulan. Akibatnya, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia versi Bank Dunia pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 5,44% dari total penduduk sebanyak 285,1 juta, dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya 1,26% dari total populasi Indonesia. Dengan demikian, jumlah orang miskin di negara ini meningkat menjadi 15,5 juta orang, naik dari sebelumnya 3,59 juta jiwa.
Data BPS pada September 2024 juga mencatat bahwa jumlah kelompok miskin sebanyak 8,57%, atau setara dengan 24,06 juta jiwa. Sebagai contoh, berdasarkan data BPS, garis kemiskinan per kapita di DKI Jakarta pada bulan September 2024 mencapai Rp 846.085 per bulan. Dengan asumsi satu rumah beranggotakan lima orang, maka garis kemiskinan untuk satu rumah adalah sebesar Rp 4.230.425 per bulan.
Semua informasi di atas memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan data kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS di Indonesia. Dengan adanya data yang terperinci ini, diharapkan langkah-langkah yang lebih tepat dapat diambil untuk mengatasi masalah kemiskinan di Tanah Air.
